LOMBOK BARAT, – Inspektorat Kabupaten Lombok Barat mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar memperkuat tata kelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan guna mencegah penyimpangan anggaran. Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam sosialisasi antikorupsi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung pada 5–13 November 2026 di SMP Negeri 2 Lingsar.
Kegiatan ini diikuti kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP, kepala PKBM, serta bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pendidikan mengenai pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, penanganan konflik kepentingan, serta pertanggungjawaban keuangan satuan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, H. Lalu Najamuddin, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan harus mendukung program prioritas pemerintah melalui tata kelola anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyebutkan empat program prioritas pemerintah pusat yang perlu mendapat dukungan bersama, yakni Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), revitalisasi satuan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.
Ia berharap penguatan pemahaman tata kelola keuangan dapat meminimalkan temuan pemeriksaan akibat ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran di satuan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Suparlan, menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Inspektorat, melalui penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Suparlan mengingatkan seluruh aparatur pendidikan agar saling mengingatkan dan berhati-hati dalam menjalankan tugas, terutama dalam mengelola anggaran negara.
Menurutnya, penguatan APIP diperlukan agar pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan setelah terjadi penyimpangan, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan sejak awal.
Dalam pemaparannya, Suparlan juga menyinggung perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pengawasan terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) dan bantuan sosial (bansos).
Ia turut menyoroti besarnya alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban yang serius karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Suparlan juga mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada satuan pendidikan dengan nilai lebih dari Rp800 juta. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat pentingnya meningkatkan pemahaman pengelola keuangan sekolah terhadap ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Ia menilai masih terdapat laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Karena itu, kepala sekolah dan bendahara BOS perlu memahami secara baik mekanisme pengelolaan dana, kelengkapan administrasi, serta bukti penggunaan anggaran.
Melalui sosialisasi antikorupsi ini, seluruh satuan pendidikan diharapkan semakin memahami bahwa pengelolaan dana pendidikan bukan sekadar persoalan penyerapan anggaran, melainkan juga menyangkut integritas, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Pengendalian gratifikasi, pencegahan konflik kepentingan, serta penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas di lingkungan pendidikan Kabupaten Lombok Barat.
Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, setiap anggaran pendidikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan.(red)
Komentar0