Oleh : Fathurrahman
Beberapa minggu terakhir, beranda saya dipenuhi pendaftaran bakal calon kepala desa. Dari Lombok Tengah sampai Lombok Barat, suasananya hampir sama: ramai, meriah, dan penuh semangat.
Ada yang datang membawa rombongan, berjoget, tertawa, bahkan ada yang meneteskan air mata melihat orang yang didukung akhirnya maju sebagai calon pemimpin desa.
Saya jadi berpikir, Pilkades ternyata bisa begitu menggembirakan.
Tapi muncul satu pertanyaan sederhana: apakah kegembiraan itu akan bertahan setelah pencoblosan?
Pertanyaan itu muncul ketika saya ikut perjalanan ke Malang bersama para camat se-Lombok Barat. Di tengah perjalanan, seorang camat bercerita tentang kekhawatirannya menjelang Pilkades.
"Lawan politik dalam Pilkades itu biasanya tetangga, saudara, atau teman ngopi. Kok bisa gara-gara beda pilihan malah ribut?" katanya.
Saya tersenyum. Kalimatnya sederhana, tetapi persoalannya tidak sederhana.
Dalam ilmu sosial ada istilah kohesi sosial, yaitu kemampuan masyarakat menjaga hubungan dan kerja sama meskipun berbeda. Ada pula konsep social identity, ketika seseorang mulai melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu.
Dalam Pilkades, sederhananya begini:
"Saya pendukung calon A." Lalu berubah menjadi: "Dia pendukung calon B."
Padahal, tidak ada yang salah dengan perbedaan pilihan. Demokrasi memang membutuhkan perbedaan.
Yang perlu dijaga adalah jangan sampai berbeda pilihan berarti berbeda hubungan.
Sebab di desa, politik itu sangat dekat. Calonnya bisa saudara. Pendukungnya tetangga. Tim suksesnya teman ngopi.
Bahkan orang yang berbeda pilihan dengan kita bisa jadi orang yang besok kita mintai bantuan ketika motor mogok.
Karena itu, keberhasilan Pilkades bukan hanya soal siapa yang memperoleh suara terbanyak.
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting:
Setelah pemenang diumumkan, apakah masyarakat masih bisa duduk bersama?
Kalau masih, mungkin di situlah demokrasi menemukan maknanya.
Kita boleh ramai saat pendaftaran. Boleh mendukung calon masing-masing. Boleh berdebat soal program. Tetapi setelah pencoblosan, ngopi bareng pun harus tetap lanjut.
Sebab jabatan ada batas waktunya. Pilihan politik bisa berubah. Tetapi tetangga tetap tetangga, saudara tetap saudara, dan teman ngopi tetap teman ngopi.
Mungkin itulah mengapa Pilkades perlu benar-benar dipahami sebagai pesta demokrasi.
Pesta mestinya membuat orang pulang membawa kegembiraan, bukan permusuhan.
Jangan karena calon kita kalah, tetangga ikut dianggap kalah. Jangan pula karena calon kita menang, merasa seluruh desa menjadi milik kita.
Sebab kepala desa hanya satu.
Tetapi masyarakatnya tetap kita semua.
Setelah Pilkades selesai, bisa bercerita saat masa kecil, bercerita token listrik yang bunyi bahkan bica saling cerita ditutupin pintu sama istri saat kemalan pulang main kartu di Gerdu.
Kalau semua sudah dibicarakan, ya... ngopi.
Sebab kalau kita masih bisa duduk satu meja dengan orang yang kemarin berbeda pilihan, itu pertanda baik.
Demokrasi tidak harus membuat kita sepakat dalam memilih. Cukup membuat kita tetap sepakat untuk tidak kehilangan saudara.
Dan kalau masih bisa ngopi bersama setelah Pilkades, berarti pestanya belum benar-benar selesai. Soal siapa yang bayar kopi, itu demokrasi jilid berikutnya.
Wassalam.
Malang, 30 September 2026
Komentar0