SUMBAWA – Proyek pengadaan bibit bawang merah Program UPLAND Tahun 2026 senilai Rp7,5 miliar di Kabupaten Sumbawa kini menjadi perhatian publik. Di tengah berlangsungnya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), DPW Garda Sakti Bersatu (Garda Satu) NTB meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ikut memberikan atensi terhadap proyek tersebut.
Ketua DPW Garda Satu NTB, Abdul Hakim (Bang Akim), mengatakan pihaknya menemukan sedikitnya lima dugaan kejanggalan dari hasil investigasi lapangan, mulai dari proses tender, asal bibit yang diduga tidak sesuai domisili penyedia, dugaan tidak adanya gudang penyimpanan, informasi keterlambatan distribusi kepada sebagian kelompok tani, hingga mekanisme pencairan anggaran yang dinilai perlu ditelusuri.
"Kami tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Namun seluruh dugaan ini harus dibuka secara terang melalui audit BPKP. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum, termasuk KPK, harus segera menindaklanjutinya," tegas Bang Akim, Senin (3/8/2026) kepada media ini melalui pesan singkat WA.
Garda Satu menyatakan akan menyampaikan hasil investigasinya kepada aparat penegak hukum serta berkirim surat kepada KPK RI agar memberikan perhatian terhadap proyek yang bersumber dari Program UPLAND Kementerian Pertanian tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Khaerudin, membenarkan proyek pengadaan benih bawang merah saat ini sedang diaudit oleh BPKP.
"Untuk pengadaan benih bawang merah Program UPLAND Tahun 2026 sekarang kami sedang diaudit oleh BPKP," tulisnya.
Ia juga menegaskan seluruh benih telah didistribusikan kepada kelompok tani, dengan penyaluran terakhir dilakukan pada 20 Juli 2026.
Audit BPKP kini diharapkan menjadi pintu masuk untuk memastikan proyek senilai Rp7,5 miliar tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan memberikan kepastian kepada publik atas penggunaan anggaran negara.(*)
Komentar0