Oleh : Zammi Suryadi, Pegiat Literasi
Saban hari, mobil boks putih yang membawa ratusan nampan mengkilap itu bagi saya selalu mengesankan gerakan masif, terstruktur dan elegan soal pemenuhan gizi anak negeri.
Tapi gara gara rakyat protes yang berujung diamankan aparat, diintimidasi, diancam, belum lagi kasus keracunan yang terlalu sering, memunculkan pikiran lain pada sebaliknya kesan itu.
Kesan "operasi militer" sejak dikumpulkannya para petinggi militer teritorial dan pemerintah provinsi untuk mewujudkan program ini sejak awal sangat kental karena satu satunya infrastruktur yang siap kala itu untuk mengawal program ini adalah tentara.
Sampai pertemuan saya dengan beberapa pemilik dapur MBG dari yang baru berencana sampai yang sudah berizin resmi dan beroperasi dengan skema SPPG dan dibuatnya BGN, kesan lain lagi muncul. Yakni ambisi. Yang turun dari atas kebawah. Menjanjikan dan menguntungkan dari sudut pandang sebagai apapun dalam ekosistem MBG.
Pada Senin, 2 Maret 2026 lalu, Gabungan (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat diantaranya NCW, LSM Eduksi, Samudra NTB dan Pertiwi Bappera melakukan rapat dengar pendapat dengan Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bali-Nusra, Kordinator BGN Wilayah NTB dan Kordinator SPPG masing-masing Kabupaten kota se-NTB. Ketua Satgas SPPG MBG Pusat, Handojo S. Muljadi. pun turun langsung ke NTB dan memberikan catatan pelaksanaan program MBG ini di NTB.
Pasca gelombang kritik di medsos dari berbagai kalangan mulai siswa, guru, orangtua dan masyarakat, program unggulan Presiden Prabowo ini memasuki babak baru evaluasi kebijakan sampai judicial review di tengah ancaman fiskal yang makin serius karena gelontoran anggaran yang dinilai banyak pihak berpotensi menciptakan "kelaparan fiskal" dalam jangka panjang akibat kebocoran kebocoran dan idealisme memberi makan rakyat yang ngotot dan kebablasan.
Ilustrasi sederhana dari eksekusi terkini ketika mulai hari pertama Ramadhan, saya jadi sering menikmati menu MBG yang dibawa sepulang sekolah oleh bocah dirumah.
Walau setiap hari sejak MBG dioperasionalkan, saya pernah ingin mencicipi atau belakangan sekadar mencari tahu fakta ketidakberesannya karena dorongan menyimak protes rakyat plus drama nya, endingnya, ya dapat yang versi takjil itu.
Tetap MBG memang tapi Menu Berbuka Gratis.
Saya yang gratisan karena tak perlu beli, bocah sekolahan tetap dibelikan pemerintah pakai APBN dari uang setoran pajak orangtua nya.
Lagipula program yang di branding strategis sehingga membutuhkan support system yang strategis pula mulai anggaran sampai instrumen penyelenggara ini, perlu didukung, agar program kebanggaan Indonesia ini akhirnya bisa juga dibanggakan. bukan dibangga banggakan tanpa kebanggan.
Per Februari 2026, terdapat sekitar 670 hingga 706 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 592 unit dilaporkan beroperasi aktif, 114 unit belum beroperasi dan sekitar 21 unit sempat dihentikan sementara karena masalah kepemilikan/lahan dan evaluasi keamanan dan lebih dari 400 SPPG menerima Surat Peringatan (SP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) karena belum memenuhi kriteria yang didominasi masalah infrastruktur, manajemen organisasi, dan administrasi.
Penelusuran kasus terkait program MBG NTB dari berbagai sumber yang ditangani oleh pihak kepolisian mayoritas berkaitan dengan dugaan keracunan makanan dan temuan menu yang tidak layak konsumsi.
Awal 2026 Polres dan Polda NTB melakukan penyelidikan dugaan keracunan di Lombok Tengah dan Lombok Timur, salah satunya kasus 38 siswa di Lombok Tengah.
Polisi bersama tim investigasi (termasuk BGN dan BPOM) juga mengusut temuan nasi goreng basi dan menu kering yang dinilai tidak sesuai dengan nilai Rp10 ribu per porsi. Dalam kasus dugaan susu kedaluwarsa, Ombudsman NTB dan aparat terkait menginvestigasi temuan susu yang diduga kedaluwarsa dalam paket MBG di Lombok Tengah.
Program MBG di NTB sendiri diproyeksikan menjangkau 1,65 hingga 1,8 juta penerima manfaat pada 2026, menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui untuk menekan stunting. Program ini menggerakkan ekonomi dengan menyerap 31.509 tenaga kerja lokal, didukung ratusan Satuan Pelayanan (SPPG) dan anggaran pusat senilai Rp5,7 triliun.
Sementara anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun, dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Anggaran ini dialokasikan untuk bahan makanan (Rp8.000–Rp10.000 per porsi), operasional (Rp3.000), dan fasilitas (Rp2.000), dengan total rincian Rp15.000 per porsi, meningkat dari Rp71 triliun pada 2025.
Berdasarkan informasi terbaru, total anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp335 triliun (termasuk dana cadangan Rp67 triliun.
Komponen Biaya per Porsi (Total Rp15.000):
Bahan Baku Makanan: Rp8.000 (balita/SD kelas 1-3) - Rp10.000 (SD kelas 4-6/ibu menyusui).
Operasional & Logistik: Rp3.000 (listrik, air, gas, relawan).
Insentif Fasilitas: Rp2.000 (sewa dapur/gudang).
Sumber dana MBG dari APBN ini terbagi atas sektor pendidikan (Rp223 triliun), kesehatan (Rp24,7 triliun), ekonomi (Rp19,7 triliun), dan dana cadangan.
Realisasi: Dalam 1,5 bulan awal 2026, sudah dicairkan sekitar Rp32,1 triliun - Rp36,6 triliun.
Target: 82,9 juta penerima (anak sekolah, balita, ibu hamil/menyusui).
Direncanakan pemerintah, MBG tidak dibiayai dari penambahan utang negara baru melainkan melalui efisiensi birokrasi dan realokasi anggaran yang menghemat sekitar Rp306 triliun (pusat dan daerah) untuk mendanai program ini.
Meskipun begitu, ekonom mengkhawatirkan potensi beban APBN dan risiko utang jangka panjang jika penerimaan pajak tidak mencukupi.
Sekarang saja, kekhawatiran itu sudah meningkat menjadi kecemasan karena intervensi BGN di level kebijakan keuangan negara telah mengorbankan kebijakan lain, sekali lagi tanpa menghitung resiko kerawanan urusan publik lainnya yang kian lama memendam letusan kemarahan rakyat.
Karena yang pasti, program ini sepertinya akan jalan terus sampai setidaknya 2029 nanti dengan segala survival appereance and performance "operasi militer bersandi embege" itu oleh panglima tertinggi dibackup korporasi bernama BGN dan anak perusahaan bernama SPPG.
Komentar0