Oleh : Saladin Hakim & Firdaus Firmansyah
Selayang Pandang
Di penghujung tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan anugrah kepada Pemerintah Provinsi NTB, yang disematkan sebagai salah satu Pemerintahan Terinovatif. Penyerahan anugrah Innovative Government Award (IGA) 2025 oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi NTB, mencerminkan jika Pemerintahan LMI-Dinda memiliki komitmen kuat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang inovatif.
Praktik inovasi yang berorentasi pada peningkatan kualitas layanan public dan efektivitas tata kelola pemerintahan di berbagai sektor strategis merupakan semangat atas visi-misi LMI-Dinda. Komitmen atas ide dan tindakan inovatif, baik secara teks maupun konteks (juga) tercermin dari kehadiran menteri Pertanian Republik Indonesia, di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Kehadirannya ditengah tengah petani bawang putih, merupakan momentum untuk mengembalikan kejayaan “Sembalun” sebagai pusat bawang putih di Indonesia (Tribun Lombok, 2026), dapat dijadikan sebagai sebuah petanda bahwa pemerintahan LMI-Dinda tidak sedang diam, melainkan berada pada pusaran inovasi.
LMI – DINDA DALAM PUSARAN INOVASI DAERAH
Secara normatif, inovasi daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Secara hakikat, inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dalam kaca mata Mosher (1978), inovasi merupakan cara baru dalam mengerjakan sesuatu dengan ide dan cara-cara baru. Sedangkan oleh Rogers dan Shoemaker (1971) inovasi diartikan sebagai gagasan atau tindakan yang dianggap baru. Tidak menjadi soal apakah ide atau tindakan itu betul-betul baru atau tidak, yang terpenting secara subtansi ide dan gagasannya berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Menjadi cacatan penting bahwa sejak setahun LMI-DINDA menduduki jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, sudah banyak ide dan tindakan yang telah (after), sedang dan akan (will happen) dilakukan. Ide dan tindakan tersebut tidak lain ditujukan guna terwujudnya kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi kesemakmuran masyarakat Bumi Gora. Kendati secara kontektual, upaya menuju kesejahteraan bagi sebesar-besarnya masyarakat “Bumi Gora” terdapat hambatan, namun hambatan untuk terus bertindak dan berupaya menuju satu titik kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi kesemakmuran rakyat, terus dibenahi melalui rangkain peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Tidak dipungkiri, torehan inovasi yang diperoleh LMI-Dinda, tidak sedikit melihat dari aspek berbeda, yang oleh Gnaz Goldziher (2025), perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena adanya perkembangan perubahan cara pandang, di mana pada zaman klasik, cara berpikir didasarkan pada aspek verbal yang mengandalkan logika dan kecenderungan ideologi tertentu. Sementara dalam zaman modern diukur dari pertanyaan apakah mampu memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan bagi Hans Georg Gadamer (1994), pemahaman terhadap teks tidak bisa dilepaskan dari dialog antara pembaca dan teks itu sendiri, yang setiap pembaca membawa serta latar belakang sosial dan historis yang mempengaruhi persepsi pemahaman.
Kendati demikian, dalam kepemimpinan LMI-DINDA, pemerintahannya memosisikan diri dalam pusaran inovasi dengan fokus pada penguatan pondasi pelayanan dasar kesehatan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kunjungan wisatawan melalui konsep MICE (meeting insentive convetion dan evans) dan percepatan pemanfataan dukungan infrastruktur kebutuhan dasar seperti rumah tidak layak huni. Program ini juga menyasar pada aspek pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan desa yang bertujuan pada satu titik subtansi yakni menuju kesejahteraan bagi sebesar-besarnya masyarakat “bumi gora”.
Kebijakan ini, merupakan sebuah gagasan “inovatif”, yang dalam analisis Gnaz Goldziher dan Hans Georg Gadamer, fenomena torehan inovasi yang diperoleh oleh pemerintahan LMI-Dinda, menjadi titik awal terwujudnya cita ideal menuju sebessar-besarnya kemekamuran masyarakat. Peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai (roh) dasar atau titik tolak inovasi, dapat juga ditelisik juga dari ragam kegiatan yang telah melibatkan komunitas masyarakat diantaranya bersama NWDI, Pemerintahan LMI-DINDA telah membuka ruang kolaborasi di berbagai sektor prioritas seperti pendidikan, penguatan ekonomi umat, pariwisata berbasis budaya dan religi, serta pembangunan desa. (Tribun Lombok, 2026).
Pelibatan berbagai pihak dalam melakukan kolaborasi tidak lain, adalah dalam upaya agar isu tentang kemisikanan, ketimpangan social, peningkatan pendapatan meningkat dan kesehatan terjamin serta kesempatan bekerja lebih terbuka, dapat diraih dalam lima tahun kepemimpinan LMI-Dinda. Sehingga dengan demikian bagi pandangan penulis, melalui kaca mata Gnaz Goldziher dan Hans Georg Gadamer, kepemimpinan LMI-DINDA harus dipahami sebagai suatu usaha menuju pemerintahan inovatif dalam rangka untuk memperkuat dan mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi kesemakmuran masyarakat Bumi Gora. Kendati terdapat kendala dan hambatan, namun kendala dan hambatan tersebut, tidak begitu berarti sepanjang LMI-Dinda tetap konsisten dalam membangun pemahaman bahwa LMI-Dinda tidak sedang diam, melainkan bergerak menuju titik tujuan Bersama.
* Penulis adalah Mantan Relawan LMI-DINDA
Komentar0