Perdebatan publik mengenai pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 sesungguhnya berangkat dari cara membaca data. Sebagian masyarakat menangkap angka 12,49 persen sebagai gambaran kondisi ekonomi NTB, sementara sebagian lain mengacu pada angka 3,22 persen. Keduanya sama-sama benar, namun mengukur hal yang berbeda.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menjelaskan bahwa 12,49 persen merupakan pertumbuhan Triwulan IV 2025 dibanding Triwulan IV 2024 (year-on-year), yang mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi di akhir tahun. Sementara 3,22 persen adalah pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative), yang merekam rata-rata kinerja ekonomi selama empat triwulan penuh. Dengan kata lain, 12,49 persen adalah momentum kebangkitan, sedangkan 3,22 persen adalah potret perjalanan satu tahun.
Data BPS menunjukkan bahwa pada Triwulan I dan II 2025 ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi. Penyebab utamanya bukan sektor pertanian yang justru tumbuh tinggi akibat panen raya, melainkan penurunan tajam produksi pertambangan. Padahal sektor ini merupakan salah satu kontributor terbesar PDRB NTB. Memasuki Triwulan III, smelter mulai beroperasi dan ekspor emas kembali berjalan. Pada Triwulan IV, pertumbuhan melonjak hingga 12,49 persen. Pola ini menegaskan bahwa ekonomi NTB sepanjang 2025 bergerak dari fase koreksi menuju fase pemulihan.
Bahkan Kepala BPS NTB menegaskan bahwa jika sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif dan 13,7 persen secara tahunan. Artinya, sektor non-tambang seperti pertanian, perdagangan, industri, dan konsumsi rumah tangga menunjukkan kinerja yang solid. Fakta ini menegaskan bahwa perlambatan 2025 bukan karena melemahnya ekonomi rakyat, melainkan akibat fase transisi sektor tambang dan industri pengolahan.
Dalam konteks inilah capaian satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda perlu dibaca secara adil. Tahun 2025 merupakan tahun awal operasional hilirisasi, tahun konsolidasi struktur ekonomi, sekaligus tahun peletakan fondasi transformasi. Lonjakan di akhir tahun menunjukkan kapasitas produksi mulai terbentuk. Pada saat yang sama, indikator sosial justru membaik: konsumsi rumah tangga tumbuh 4,51 persen, pengangguran menurun, dan pekerja formal meningkat. Ini menandakan daya beli terjaga dan produktivitas mulai menguat.
*Enam Kali dari Rencana: Ekonomi NTB Bangkit 4,69 Poin di Tengah Tantangan 2025*
Perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD NTB 2025 disusun dengan asumsi kondisi ekonomi berjalan normal, dengan titik awal pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,30 persen dan target 2025 di level 6 persen. Artinya, kenaikan yang dirancang hanya sekitar 0,70 poin, sebuah pendekatan moderat dan berkelanjutan.
Namun realitas awal tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda jauh berbeda. Alih-alih memulai dari 5,30 persen, perekonomian NTB justru terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan. Dengan berubahnya titik awal ini, beban pemulihan ekonomi menjadi jauh lebih berat.
Meski demikian, hingga akhir 2025 ekonomi NTB berhasil ditutup dengan pertumbuhan positif sebesar 3,22 persen. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, maka terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin hanya dalam satu tahun atau enam kali lipat dari kenaikan yang direncanakan dalam RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa tahun pertama pemerintahan Iqbal–Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi tetap bergerak, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi akselerasi.
Keberhasilan ini menegaskan bahwa mesin ekonomi NTB tidak semata bergantung pada sektor tambang. Di tengah gangguan teknis pertambangan, sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta konsumsi rumah tangga tetap bergerak dan menjadi penopang utama pemulihan.
*Penguatan Struktur PDRB: Capaian Nyata Sepanjang 2025*
Di tengah dinamika pertambangan, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB menunjukkan arah penguatan struktur ekonomi daerah. PDRB per kapita NTB pada 2025 mencapai sekitar Rp33,67 juta per orang, meningkat signifikan dibanding 2024. Ini memberi tiga pesan penting: kesejahteraan rata-rata masyarakat bergerak naik, kapasitas ekonomi daerah semakin menguat, dan proses transformasi mulai terlihat.
Dari sisi lapangan usaha, pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi. Namun penggerak pertumbuhan tertinggi justru berasal dari sektor bernilai tambah. Industri pengolahan tumbuh 137,78 persen, jasa keuangan meningkat 28,12 persen, dan perdagangan naik 12,29 persen. Lonjakan industri pengolahan dipicu mulai beroperasinya smelter, menandai bahwa agenda hilirisasi mulai memberi dampak nyata. Bahkan secara tahunan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 6,48 persen.
*Gambaran Pertumbuhan Ekonomi di Luar Tambang (Non-Tambang)*
Walaupun pertambangan masih berkontribusi besar terhadap PDRB, sepanjang 2025 terlihat penguatan nyata sektor non-tambang yang menjadi penopang utama ekonomi rakyat. Pertanian tumbuh positif, didorong lonjakan produksi padi dari sekitar 152 ribu ton menjadi 200 ribu ton GKG. Perdagangan meningkat seiring naiknya aktivitas pertanian dan industri. Akomodasi dan makan minum tumbuh, sejalan dengan kenaikan tamu hotel hingga 30,94 persen dan penumpang udara sekitar 10,69 persen. Jasa keuangan, transportasi, serta konsumsi rumah tangga ikut menguat.
Maknanya jelas: ekonomi rakyat seperti pertanian, UMKM, jasa, dan pariwisata mulai kembali hidup, daya beli masyarakat terjaga, dan struktur ekonomi bergerak semakin berimbang. NTB tidak hanya tumbuh karena tambang, tetapi mulai membangun basis ekonomi yang lebih inklusif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
*Dari Angka Menuju Arah Kebijakan*
Dengan fondasi PDRB yang menguat dan sektor non-tambang yang mulai pulih, pertumbuhan 2025 perlu dibaca sebagai tahun transisi sekaligus tahun peletakan dasar transformasi ekonomi. Lonjakan industri pengolahan menunjukkan hilirisasi mulai bekerja. Penguatan pertanian dan perdagangan memperlihatkan ekonomi rakyat kembali bergerak. Pariwisata dan jasa memberi efek pengganda bagi UMKM.
Dalam perspektif satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, yang sedang dibangun bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek, melainkan fondasi ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berpihak pada rakyat.
Pertumbuhan 3,22 persen adalah catatan perjalanan 2025. Pertumbuhan 12,49 persen adalah tanda kebangkitan di akhir tahun. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari fase transisi ekonomi NTB.
Ke depan, tantangan bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut konsisten sepanjang tahun, berbasis sektor padat karya, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang tepat, momentum akhir 2025 menjadi fondasi kuat menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dan justru di sinilah capaian itu patut diapresiasi: NTB tidak hanya bangkit, tetapi sedang menata ulang arah pertumbuhannya.(red)
Komentar0