Oleh : Direktur NasPol NTB
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Kami percaya bahwa kepemimpinan bukan sekadar tentang janji dan retorika, melainkan tentang kepekaan terhadap denyut rakyat dan ketegasan dalam mengambil langkah di saat genting. Saat ini, perekonomian Nusa Tenggara Barat sedang berada dalam fase krusial lesu, tertekan, dan nyaris tanpa daya dorong. Namun kondisi ini bukan tanpa harapan. Seperti pepatah bijak "penyakit yang diketahui akar penyebabnya, lebih mudah ditemukan obatnya".
Sebagai salah satu pemuda yang masih menyimpan harapan dan kepedulian terhadap tanah kelahiran ini, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan strategis. Catatan ini bukan seruan oposisi, bukan pula kritik kosong, melainkan bentuk cinta terhadap daerah yang kita perjuangkan bersama.
Dalam dua bulan terakhir, kami melakukan kunjungan langsung ke sejumlah pasar-pasar besar di Pulau Lombok: Pasar Kebon Roek, Pasar Bertais, hingga pusat-pusat perdagangan di Lombok Tengah dan Timur. Temuan kami menggambarkan satu kesimpulan yang tegas: *daya beli masyarakat menurun drastis*, dan kondisi pedagang semakin terjepit.
Kontraksi ini sebetulnya telah lama diprediksi. Bahkan laporan internal OPD dan berbagai kajian akademis telah mengisyaratkan perlambatan ekonomi pasca gangguan ekspor sektor tambang. Namun sayangnya, belum terlihat respons taktis dan cepat dari pemerintah daerah. Bukan berarti kami menuding kegagalan di tingkat eksekutif, tapi kami menilai bahwa *kecepatan bertindak dan ketepatan strategi masih harus diperkuat.*
Untuk itu, kami menyarankan tiga langkah cepat dan realistis sebagai penyangga ekonomi jangka pendek:
1. *Stimulus Fiskal Terbatas*
Berikan subsidi atau bantuan langsung, baik dalam bentuk tunai maupun sembako, yang menyasar kelompok masyarakat rentan. Hal ini dapat menjaga daya beli dan mencegah penurunan konsumsi rumah tangga.
2. *Distribusi Bansos Tepat Sasaran*
Saring ulang basis data penerima manfaat. Pastikan bansos tidak dikendalikan oleh aktor politik, dan bebas dari intervensi yang mencederai keadilan sosial.
3. *Dukungan Nyata bagi UMKM*
Permudah akses pembiayaan mikro, fasilitasi digitalisasi usaha, dan bangun sinergi dengan BUMN/BUMD serta program CSR untuk menumbuhkan ekonomi lokal secara partisipatif.
Semua skema ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan dana taktis lintas OPD, termasuk melalui Peraturan Gubernur jika dibutuhkan. Namun sebagaimana kita tahu, *masalah utama bukan pada perencanaan, melainkan pada eksekusi.*
Kami ingin menekankan, berdasarkan pengalaman masa lalu seperti pada program JPS Gemilang, terdapat tiga titik rawan yang harus diawasi:
* Intervensi politis dalam proses penyaluran bantuan.
* Penyelewengan internal oleh oknum birokrasi.
* Basis data penerima yang tidak akurat dan ketinggalan zaman.
Jika tiga masalah ini tidak dikawal langsung oleh Gubernur, maka strategi pemulihan ekonomi akan kembali mengalami kebocoran, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Kami tidak menyampaikan ini karena ingin tampil di garis depan atau menjadi pahlawan dadakan. Kami menyuarakan ini karena kami mencintai NTB. Karena kami tahu, pemimpin hebat bukan hanya yang didukung tim sukses, tapi yang mau mendengarkan suara dari luar lingkaran kekuasaan.
Semoga saran ini menjadi bahan renungan, bukan bahan pertahanan diri. Karena yang kami harapkan bukan pembenaran, tetapi perbaikan.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komentar0