MATARAM - Sejumlah aktivis yang terdiri dari DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan menggelar konferensi pers terkait dugaan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB dalam kampanye calon legislatif dan membocorkan rahasia perbankan.
Ketua KNPI NTB, Taufik Hidayat mengatakan ada temuan di lapangan di mana dua oknum Caleg DPR RI dan DPRD NTB berkampanye membagikan bantuan sosial (Bansos) berlogo OJK.
"Kisruh OJK menjadi viral di NTB. Dugaan OJK terlibat politik praktis. Kami investigasi dari temuan lapangan pada 13 Januari 2024 ada pembagian paket sembako. Kami ada bukti soal kupon. Di sana bertuliskan OJK," kata Opik sapaan akrabnya di Mataram, Minggu, 11 Februari 2024.
OJK NTB dituding menggunakan dana FKIJK (Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan) untuk berkampanye. Padahal dana tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Terlebih lagi, NTB saat ini masuk nomor satu sebagai daerah dengan kredit macet Pinjol terbesar di Indonesia.
"Kedua, soal dana FKIJK. Dana ini harus dipergunakan ke tempat semestinya agar masyarakat terhindar dari rentenir dan Pinjol. Warga dapat edukasi literasi keuangan. Faktanya beberapa caleg dari partai seolah difasilitasi OJK," ujarnya.
Sebagai informasi, dana FKIJK berasal dari jasa keuangan seperti perbankan di NTB kepada OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Namun ada indikasi anggaran tersebut tidak dipergunakan mestinya. Angka kredit macet Pinjol di NTB menjadi salah satu parameter lemahnya literasi keuangan masyarakat NTB.
Sementara, Pengurus PW KAMMI NTB, Herianto menduga ketidaknetralan OJK di tahun politik saat ini.
"Ada kisruh di bagian ekonomi. Kami menduga OJK tidak menjaga integritas namun justru fokus kampanye. Beberapa masalah terjadi seperti kebocoran informasi perbankan dan saat ini penggunaan dana FKIJK," ujar dia.
Dia mengatakan kisruh ini membuat resah masyarakat terkait independensi serta transparansi OJK NTB.
"Keresahan masyarakat menunjukkan Kepala OJK tidak fokus kerja di NTB," kata dia.
Ketua PW HIMMAH NW NTB, Lukman mengatakan aksi yang diduga dilakukan OJK saat ini sebagai bentuk tidak beres pimpinan OJK NTB.
"Kami mengatensi konflik di NTB. Terkait dengan OJK ini kami kupas tuntas bahwa ada beberapa buat kami resah. Banyak menduga OJK terlihat politik praktis. Dia menggunakan anggaran seharusnya digunakan untuk literasi keuangan, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada Pinjol," kata dia.
"Seharusnya anggaran FKIJK digunakan untuk meningkatkan literasi bukan diduga membiayai kampanye caleg," tegasnya.
Dia juga menyayangkan kebocoran data perbankan ke salah satu warga yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Padahal data perbankan hanya bisa diakses oleh OJK NTB, bank terkait dan kepala daerah dalam hal ini Pj Gubernur NTB. Namun entah mengapa bisa bocor ke salah satu guru besar di Mataram.
"Kebocoran data privat sangat kami sayangkan. Integritas OJK harusnya punya aturan main bagi informasi. Pihak luar kok bisa mengetahui. Kami duga ada permainan elite dalam kebocoran data tersebut," bebernya.
"OJK tidak boleh bocorkan data perbankan. Kepala OJK bisa dipidana," tegasnya.
Pengurus DPD GMNI NTB, Lalu Windy mengatakan dalam Pasal 3 UU Pemilu, instansi negara tidak boleh berpihak. Sehingga dia kembali mempertanyakan netralitas OJK NTB.
"Pasal 3 UU Pemilu jelas melarang lembaga negara berpihak. Apalagi sampai menggunakan dana FKIJK. Ini tentu penyimpangan," ujarnya.
Dia mengatakan GMNI NTB pernah audiensi dengan pihak OJK NTB. Namun sejauh ini belum ada titik terang.
"Kami dari GMNI sempat audiensi tidak ada titik terang mengenai dana tersebut," kata dia.
Untuk melanjuti sikap para aktivis ini, mereka akan menggelar aksi di Kantor OJK NTB di Mataram pada Senin, 12 Februari besok.
"Kita akan melakukan aksi unjuk rasa besok. Ada dua gelombang aksi yang akan digelar di OJK NTB besok," kata dia.
Sebelumnya, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy membantah kebocoran data perbankan dilakukan oleh OJK NTB.
“Itu bisa saya pastikan datanya bukan dipublikasikan oleh OJK,” katanya.
“Nggak ada yang tahu kan itu data benar apa nggak? Dia (guru besar) tidak memperlihatkan datanya kan? Hanya pihak OJK saja yang mengetahui kebenaran angkanya. Tapi sudah pasti bukan kami yang mengeluarkan,” kata dia.
Sementara terkait dengan penggunaan penggunaan dana FKIJK yang tidak sesuai dengan tempatnya alias membiayai kampanye beberapa Caleg, dia tegas mengatakan OJK NTB tidak ikut campur urusan politik.
“Apa yang ada di belakang ini kan kita tidak tahu. Kami tidak ingin ikut–ikutan urusan politik,” kata Rico.(red)
Komentar0