"Kami berharap selain mendapatkan materi dari narasumber, tentunya kami ingin para peserta aktif terlibat mereviu 11 Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan Publik, dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kami. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu kami dalam meningkatkan dampak layanan yang dirasakan oleh masyarakat," ungkap Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Puji Retno Hardiningtyas selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB saat pembukaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Persiapan Menuju ZI-WBK, Selasa (7/2). Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Cilinaya Kantor Bahasa Provinsi NTB bertujuan untuk (1) sebagai wadah komunikasi publik Kantor Bahasa Provinsi NTB sebagai penyedia layanan dengan para pengguna layanan, mitra kerja sama, dan para pemangku kepentingan dan (2) untuk mereviu dan menerima masukan dan saran perbaikan terkait Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan Publik, dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan kebutuhan para pengguna layanan.
Puji Retno menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk menyongsong Kantor Bahasa Provinsi NTB meraih predikat ZI-WBK di tahun 2023. Pada tahun 2022, Kantor Bahasa sudah mendapatkan penilaian dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB, tetapi hasilnya belum lolos dan mendapat berbagai rekomendasi peningkatan pembangunan ZI-WBK. Akan tetapi, pada tahun yang sama, Kantor Bahasa Provinsi NTB sebelumnya telah lolos penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Kemendikbudristek dan mendapatkan penghargaan peringkat ketiga Internal II ZI-WBK Kemendikbudristek.
"Kegiatan ini menjadi wadah kami untuk mendapatkan kiat-kiat, strategi pembelajaran, dan dukungan dari Bapak dan Ibu terkait peningkatan hasil layanan kami. Banyak hal yang perlu kami catat, perbaiki, dan laksanakan. Kehadiran Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami dalam memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam layanan," paparnya masih dalam penyampaian sambutan pembuka kegiatan.
Ia melanjutkan penjelasan dengan memaparkan pembaharuan layanan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang menyediakan sublayanan penyediaan bahan ajar dan pengajaran BIPA. Termasuk layanan literasi yang fokus pada sublayanan pemanfaatan buku bahan literasi dan pemberdayaan literasi di wilayah 3T dan Non-3T pada tahun 2023 ini.
"Kami fokuskan program kami mengarah kepada dampak nyata layanan yang mampu memengaruhi atau meningkatkan kualitas literasi digital, inovasi digital, dan pengentasan kemiskinan melalui porogram-program sesuai dengan Reformasi Birokrasi Tematik. Segala keluhan, saran, pengaduan, dan ketidakpuasan layanan kami, silakan dilayangkan ke nomor WhatsApp ULT, laman, dan aplikasi Sidaya yang bisa diakses penuh oleh masyarakat. Hari ini, pengungkit VI ZI-WBK akan meluncurkan dua program inovasi baru kami," tuturnya menjelaskan fokus program inovasi Kantor Bahasa yang membangkitkan dampak nyata layanan.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan peluncuran program inovasi layanan baru, yaitu Unit Layanan Terpadu Daring Bermanfaat (Mandalika-Udara) dan Desa Wisata Literasi (Mandalika-Dewisali) dan penandatanganan Rencana Kerja Sama dengan Universitas Teknologi Sumbawa dalam hal layanan magang, UKBI, BIPA, dan Penyuluhan/ Penyuntingan/ Narasumber Kebahasaan dan Kesastraan. Pada kegiatan ini, peserta berjumlah 69 orang yang terdiri atas 30 responden layanan, 20 perwakilan mitra kerja, dan 11 penanggung jawab layanan Kantor Bahasa Provinsi NTB. Narasumber berasal dari Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi NTB (Muhammad Rasyid Rido) yang memyampaikan materi "Standar Pelayanan dan Pengawasan Publik" dan Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB (Bayu Heru Wicaksono dan Adnan Ginanjar) yang berbagi materi dan pengalaman melaksanakan "Praktik Baik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik".
Bayu Heru Wicaksono dan Adnan Ginanjar menekankan bahwa pelaksanaan ZI-WBK harus fokus pada unsur bebas korupsi dan layanan. Kedua unsur vital tersebut merupakan dasar pembagunan ZI-WBK yang nyata di lembaga atau instansi. Sementara itu, Muhammad Rasyid Rido berfokus pada kualitas pemberian dampak nyata layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Penjelasan ketiga narasumber tersebut telah sejalan dengan komitmen Kantor Bahasa yang diwujudkan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dan sesuai dengan Surat Edaran Peraturan MenPANRB Nomor 12 Tahun 2021.
Hasil dan inti pelaksanaan kegiatan ini dikukuhkan dengan penandatanganan Berita Acara 11 Standar Pelayanan, yaitu layanan UKBI Adaptif Merdeka, Ahli Bahasa, BIPA, Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Kebahasaan dan Kesastraan, Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan, Literasi, Perpustakaan, Praktik Kerja Lapangan/Magang, Peminjaman BMN, Klinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa), dan Penerjemahan, Maklumat Pelayanan Publik, dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik. Berikutnya, penandatanganan Dukungan Bersama Kantor Bahasa Provinsi NTB Menuju ZI-WBK yang diikuti oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, peserta, dan penanggung jawab layanan Kantor Bahasa.
"Terima kasih atas reviu perbaikan layanan kami. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami untuk melaksanakan program dan layanan dengan slogan CANTIK (Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel) sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Kami akan terus berproses memberikan informasi layanan publik, khususnya kebahasan dan kesastraan," tutur Puji Retno menyatakan ungkapan terima kasih dan komitmen Kantor Bahasa saat penutupan kegiatan.(sh)
Komentar0