F Pemkab Lobar Wajibkan OPD Belanja Barang Melalui E Katalog Lokal - Mata Nusantara -->

Pemkab Lobar Wajibkan OPD Belanja Barang Melalui E Katalog Lokal


Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Bupati H Fauzan Khalid mewajibkan bagi semua OPD untuk berlanja barang kebutuhanya melalui E Katalog Lokal.  Hal ini menindaklanjuti perintah Presiden kepada seluruh Kabupaten Kota untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Itu diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2022. Namun di Lobar sendiri, masih banyak OPD yang belum menerapkan kebijakan ini. 

Karena itu, untuk lebih meningkatkan penerapan E Katalog Lokal tahun 2023, Pemda Lobar melalui Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) pun mensosialisasikan Inpres tersebut kepada semua fungsional perencana yang ada di OPD. Kegiatan sosialisasi yang diadakan Rabu (23/11) di Aula Pemda Lobar itu dibuka oleh Asisten II Rusditah, didampingi Kabag ULP-BJ Setda Lobar Lalu Agha Farabi dan jajaran. Ditemui disela-sela sosialisasi, Kabag ULP-BJ mengatakan Inpres nomor 2 tahun 2022 ini tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk UMKM dan Koperasi.  Yang intinya, ini adalah perintah presiden bagaimana seluruh daerah baik Kabupaten Kota untuk belanja tidak lagi menggunakan produk impor sepanjang produknya ada di daerah dan Indonesia. 

"Untuk kita di Lobar, kita persempit lagi bahwa kebijakan P3DN ini bagaimana produk-produk Lobar yang kita beli, untuk kita belanja di Lobar menggunakan produk Lobar. Makanya hari ini kita mengumpulkan semua fungsional perencana yang ada di OPD supaya mereka lebih aware bahwa kebijakan ini enggak bisa main-main lagi. Jadi semuanya sekarang sudah ada instrumennya namanya E Katalog Lokal,"terang Mantan Sekdis Perindag ini. Sejauh ini,  baru beberapa OPD sudah memanfaatkan e katalog ini. "Masih banyak juga OPD yang belum memanfaatkan,"jelas dia. 

Pihaknya pun menyampaikan apresiasi terhadap beberapa OPD yang sudah memanfaatkan e Katalog Lokal ini.  Namun kedepan, diharapkan supaya lebih banyak lagi OPD yang menerapkan ini. Sebab penerapan P3DN ini dipantau terus oleh pusat, BPKP dan APH juga memantau perkembangan bagaimana P3DN di daerah. Sejauh ini, lanjut dia, tim P3DN Lobar sudah dibentuk. Kemudian bagian ULP-BJ tupoksinya  bagaimana katalog lokal ini bisa dimanfaatkan oleh semua OPD.  Ditanya kendala OPD sehingga belum menerapkan e katalog lokal? Menurut dia, kemungkinan kebijakan ini belum tersosialisasi secara maksimal. Meskipun pihaknya sudah beberapa kali sampaikan kepada Kepala OPD, namun mungkin belum sampai ke tingkat perencana. 

Untuk itulah, melalui sosialisasi ini, pihaknya menyiapkan dan mendorong OPD supaya di 2023 harus belanja menggunakan E Katalog Lokal baik itu dari yang terkecil, mulai dari ATK, makan minum. Termasuk juga dari produk-produk yang lain seperti permesinan dan bibit. " Jadi nanti belanja kawan-kawan OPD melalui e katalog lokal",harap dia. Apakah ada sanksi dari Bupati terhadap OPD yang belum menerapkan ini? Menurut dia, secara lisan pimpinan sudah menginstruksikan kepada semua OPD baik pada saat Rapim. Bupati mengharuskan semua OPD menggunakan katalog lokal ini. Tentu sepanjang produknya ada di Lobar dan di Indonesia harus beli melalui katalog lokal. Kecuali barang-barang yang memang harus  impor seperti alkes dan pabrikan. 

Sejauh ini, progres transaksi melalui e katalog lokal di Lobar mencapai Rp2,1 miliar lebih. "Dan Alhamdulillah Kita tertinggi untuk skala NTB, kita Kabupaten tertinggi untuk Kabupaten kota di NTB,"sebut dia. Menurut dia, semakin besar transaksi e katalog lokal ini akan terlihat oleh pusat. Sehingga itu menjadi penilaian bagi pusat terhadap Lobar. Tentunya, daerah akan dinilai bagus dalam melaksanakan  kebijakan dari presiden."Dan mudah-mudahan nanti ada bentuk insentif dari pemerintah pusat, itu yang kita harapkan di daerah,"ujarnya. Yang jauh lebih utama lanjut dia, terjadi perputaran uang di daerah. Disamping kebijakan ini untuk bisa menekan inflasi. "Dan dalam arahan pak Asisten II, sekarang setiap hari Senin Pemda diwajibkan mengikuti zoom meeting dengan Mendagri terkait dengan pengendalian inflasi ini. Dan ini adalah salah satu cara sebenarnya untuk menekan inflasi,"imbuhnya.(rls)

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel