Jakarta - Puluhan mahasiswa dan pemuda Lombok Barat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES) di Jakarta menggelar aksi demonstrasi di tiga titik pada Jumat (4/6/2021). Mereka mendatangi Gedung KPK RI, Kejagung RI dan Mabes Polri.
Dalam aksi tersebut mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Pusat untuk segera memeriksa kasus dugaan ambruknya 3 Proyek Revitalisasi Kawasan Wisata Senggigi Senilai Rp. 6,1 Milyar.
Pembina AMPES, Daud Gerung mengatakan proyek yang digagas tersebut bisa dikatakan sebagai proyek yang baru karena kurang lebih baru satu tahun ini diakses oleh masyarakat. Dengan waktu yang relatif singkat ini tentu kami menduga ada hal yang mengganjal dibalik proyek revitalisasi di wilayah senggigi tersebut.
"Sudah 4 bulan berlalu sejak Februari lalu dugaan kasus proyek ini tak kunjung menemui titik terang. Makanya Kasus ini kita bawa ke Jakarta guna meminta perhatian khusus APH Pusat sekaligus mendesak untuk segera memeriksa Kadispar Kabupaten Lombok Barat atas kasus dugaan ambruknya tiga proyek tersebut," terangnya.
Pihaknya merasa sudah kehilangan kepercayaan terhadap kinerja APH di daerah, terutama Kapolres Lombok Barat AKBP dan Kasat Reskrim AKP Dhafid Siddik, yang dinilai tidak serius dan lamban dalam menangani dugaan kasus tersebut.
"Maka perlu ada dorongan dari APH Pusat untuk segera turun ke daerah Kabupaten Lombok Barat," cetusnya.
Ia juga secara resmi menyerahkan laporan dugaan kasus dengan beberapa bukti lampiran dan telah diterima secara langsung oleh APH Pusat, KPK RI, Kejagung RI dan Mabes Polri.
Al Haetami Ketua AMPES, dalam orasinya mengatakan bahwa apa yang disuarakan hari ini merupakan lembaran baru dari perjuangan kami di pusat untuk melakukan controling terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dan APH Lombok Barat. Tidak menutup kemunginan akan banyak lagi kasus-kasus di daerah Kabupaten Lombok Barat yang akan disuarakan nantinya di Jakarta.
Terkait dugaan kasus ambruknya 3 Proyek Revitalisasi Kawasan Wisata Senggigi ini, Ketua AMPES Al Haetami menegaskan akan terus menggelar aksi jika tuntutannya itu tidak segera ditindaklanjuti oleh KPK RI, Kejagung dan Mabes Polri.
Sementara itu, Erwin Ibrahim selaku Ketua LPKP (Lembaga Pemantau Kebijakan Publik) Lombok Barat, mengapresiasi keberhasilan Kapolres Lombok Barat.
"Kami menilai Kapolres telah berhasil menjaga kambtibmas di lobar ini," ungkap pria plontos ini.
Erwin meminta masyarakat percaya sepenuhnya kepada pihak Kepolisian Lombok Barat dalam menangani kasus ambruknya proyek pada kawasan Senggigi itu.
"Kepolisian telah menerima laporan tentang kasus proyek itu, kami percaya sedang ditangani secara profesional oleh Polres lobar, mari kita serahkan dan tunggu hasilnya," tutup Erwin.(r)
Komentar0