Jakarta, - "Kita sangat menyayangkan kebijakan penanganan covid oleh pemerintah yang tidak konsisten. Di satu sisi begitu ketat melarang warga mudik sementara memberi kelonggaran terhadap WNA Cina dan India masuk ke Indonesia, apalagi ada beberapa dari WNA tersebut terkonfirmasi positif covid-19. Ketidakkonsistenan ini juga terlihat dari seringnya Presiden merubah kebijakan dalam waktu yang singkat dalam bentuk revisi, adendum dam istilah lain sepeti surat edaran satgas yang sudah dua kali melakukan perubahan dalam bentuk adendum dan kementetian dalam negeri yang merubah Surat edaran pada hari yang sama," kata Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama (SJP) kepada matanusantara.com menyikapi kebijakan tersebut, Sabtu (8/5/2021).
Wakil rakyat Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) ini heran antara Kementerian/ Lembaga yang satu dengan yang lain juga tidak sinkron. Hal ini imbuhnya menunjukkan ketidakmampuan Presiden dalam mengkoordinir para Menteri agar bergerak dalam satu irama dan fokus untuk menangani pandemi covid 19.
"Bahkan ada juga menteri yang tiba-tiba mengumumkan akan mulai ground breaking pembangunan ibukota, padahal UU sebagai dasar hukum saja belum dibahas," sesal Anggota Komisi V ini.
Dengan ketidak konsistenan itu ujar SJP, pemerintah daerah dan juga aparat pelaksana di lapangan menjadi kebingumgan dalam menjalankan kebijakan trsebut, "termasuk masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan dan keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai masalah yang sedang kita hadapi," terangnya.
"Karena itu kita minta agar presiden segera membuat kebijakan yang komprehensif termasuk larangan bagi WNA khususnya Cina dan India untuk masuk ke indonesia," pungkasnya.(r)
Komentar0