Mataram, - Potensi lahan budidaya laut yang ada di Indonesia seluas 12,3 juta hektar, dimana hal ini dapat dikembangkan dengan maksimal serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Melihat besarnya potensi budidaya laut tersebut, terdapat juga tantangan, yaitu masih bergantung pada benih alam serta pakan rucah, lokasi dan infrastruktur pendukung yang belum memadai, terbatasnya teknologi dan SDM serta akses permodalan, juga persaingan pasar, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik lagi dalam budidaya laut.
Untuk itu pada hari Senin, (19/04/2020) bertempat di ruang rapat Sub Bagian Program, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Yusron Hadi bersama seluruh Kepala Bidang mengikuti zoom meeting yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mendiskusikan rancangan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.
Dalam kegiatan daring tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si berkesempatan membuka acara sekaligus menyampaikan beberapa poin pengantar.
Ia menyampaikan bahwa perikanan budidaya merupakan penggerak ekonomi bangsa karena indonesia memiliki potensi benih yang sangat luar biasa seperti benih kepiting, lobster, rajungan, dan sebagainya, yang perlu dikelola secara bijak demi keberlanjutannya di masa depan.
Untuk itu diharapkan dalam webinar ini para peserta dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif agar seluruh aturan yang nantinya diatur dalam peraturan menteri ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat," katanya mengakhiri sambutan.
Selanjutnya, Kepala Pusat Riset BRSDM KKP, Yayan Hikmayani menyampaikan bahwa adanya revisi permenkp 12 tahun 2020, akan memberikan peluang yang lebih besar untuk menggerakkan budidaya di dalam negeri karena penangkapan BBL hanya boleh dilakukan budidaya di dalam negeri. Hal ini dalam rangka mendukung program menteri kp yaitu peningkatan produksi komoditas ekspor yang nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.(r)
Komentar0