Mataram, - Lombok Global Institut (Logis) menyiapkan data
tambahan terbaru di kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tangki septik
Lombok Barat. Data tambahan ini untuk melengkapi laporan yang diserahkan ke
Polda NTB pekan lalu.
Direktur Logis, Fihiruddin, menyebut ada uang
negara Rp 4 miliar lebih yang diduga menguap dan menjadi bancakan oknum pejabat
dan penyedia jasa dalam proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus 2020 ini.
‘’Dengan data tambahan ini, kami meminta Polda
NTB segera turun dan mengusut kasus ini. Angka empat miliar ini kami duga yang
mengalir ke sejumlah oknum pejabat, penyedia jasa, dan pihak pihak yang
terlibat proyek ini,’’ papar Fihir.
Dijelaskan Fihir, terdapat selisih anggaran
yang sangat besar dalam eksekusi proyek ini. Selisih ini terdapat di item
pekerjaan pengadaan tangki septik individual.
‘’Hal ini yang kemudian membuat oknum pejabat
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat ngotot untuk
mengarahkan memenangkan salah satu rekanan. Rekanan ini adalah produsen tangki
septik ini,’’ jelasnya.
Dengan tegas Fihir menyebut ada skenario yang
dijalankan sejumlah oknum dalam proyek ini. Mulai dari perencanaan, penunjukan
penyedia sampai eksekusi proyek.
‘’Kasihan kawan kawan kelompok swadaya
masyarakat. Mereka dijadikan boneka saja oleh oknum pejabat. Semua dilakukan
dengan akal akalan. Bahkan tendernya pun, tender tenderan dan menjadikan juklak
juknis pelaksanaan proyek DAK jadi alat untuk berlindung. Mereka oknum oknum
itu mengganggap semua yang dilakukan seuai aturan,’’ tegasnya.
Untuk memuluskan pelaksanaan proyek ini Dinas
PUPR Lobar bahkan mengganti pebajat yang berwenang. Namun, Fihir tak merinci
pebajat yang dimaksudnya itu.
‘’Data lebih rinci ada di laporan logis dan data tambahan yang akan diberikan ke penyidik di Ditreskrimsus Polda NTB. Kami percaya polisi akan serius menangani laporan ini,’’ cetusnya.
Proyek instalasi tangki septik individu menyasar anggota KSM di 39 desa di Lobar. Dengan rata rata 50 unit tangki septik di tiap desa. Oleh pusat masing masing KSM digelontorkan anggaran Rp 425 juta.
Dikonfirmasi,
Kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana membenarkan adanya proyek yang dibiayai
pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus tersebut. Made juga menyebut,
pengadaan tangki dan pipa tidak melalui lelang di LPSE Lobar. Kata dia,
pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui panitia lelang yang dibentuk dan
beranggotakan dua perwakilan KSM. Ketika ditanya mengenai kapabilitas anggota
KSM menjadi panitia lelang, Made tak merincinya.
‘’Selain perusahaan luar, ada juga perusahaan
lokal yang jadi pendamping pengadaan tangki itu,’’ jelasnya. (**)
Komentar0