Mataram, -- Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. HL. Gita Ariadi, M.Si berharap gelar aspirasi yang diselenggarakan di NTB tentang implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan bisa di atensi Pemerintah Pusat (Pempus).
Miq Gite menginginkan agar berbagai pemikiran dan aspirasi produktif dari NTB yang disampaikan ke pemerintah pusat melalui diskusi ini bisa dijadikan rujukan dan rekomendasi terhadap berbagai hal yang sudah tertuang di dalam UU Ciptaker tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan Sekda NTB ketika membuka Kegiatan Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Karya Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan” di Lombok Astoria Hotel Mataram, Senin (7/12).
“Kita pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat tidak ingin memahami UU ini secara setengah-setengah. Ini penting agar masyarakat khususnya generasi muda tidak terbawa emosional dalam memahami UU ini,” ujar Miq Gita.
Sekda juga menggarisbawahi, upaya-upaya sosialisasi UU Ciptaker oleh Pemprov NTB bekerjasama dengan sejumlah akademisi dan mahasiswa yang telah dilakukan. Dialog terbukti telah mampu memberikan pemahaman seutuhnya kepada masyarakat.
“Dengan pemahaman yang sama masyarakat ataupun mahasiswa pada akhirnya bisa memberikan dukungan akan lahirnya UU Ciptaker ini. Kami memahami dengan berbagai keterbatasan dan kendala akan situasi pandemi Covid-19 saat ini yang membatasi pertemuan-pertemuan dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun Langkah sosialisasi sudah dan akan terus dilakukan, agar pemahaman yang setengah-setengah tentang UU ini yang menimbulkan reaksi berlebihan bisa diminimalisir dengan baik,” tandas mantan Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Setda NTB ini.
Sekda menambahkan, terjadinya Covid-19 secara global termasuk dampaknya ke provinsi NTB telah menggangu perekonomian masyarakat ataupun pengaruhnya terhadap sektor usaha di NTB. Pemangkasan anggaran yang seharusnya untuk menuntaskan program-program unggulan provinsi NTB direfocusing dialihkan untuk penanganan Covid-19. Demikian juga dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) juga berkurang.
“Kami mengajak kita semua ke depannya untuk bekerja lebih keras lagi agar perekonomian kita pulih Kembali seperti sediakala. Ciptakan rasa aman, nyaman di daerah, sehingga kemudahan berinvestasi bagi para investor akan semakin berjalan dengan baik. Dengan demikian sektor-sektor ekonomi akan terkerek Kembali dan PAD juga akan semakin membaik,” jelas Miq Gita.
Kegiatan yang juga dilaksanakan secara virtual ini turut menghadirkan sejumlah pembicara lain seperti Asisten Deputi Tata Ruang dan Pertanahan Kemenko Bidang Perekonomian Dodi Selamat Riyadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Kementerian Agraria Budi Situmorang, Deputi bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Windayana, Sekretaris Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran dan Kapus Standarisasi Kelembagaan Informasi Geospasial Sumaryono.(red)
Komentar0