MATARAM, - Jajaran DPD Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Provinsi NTB diharapkan turut berpartisipasi mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Untuk wilayah NTB, potensi Pesantren dinilai bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Hal tersebut disampaikan Assisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika S.Sos., M.Si., dalam pertemuan bersama jajaran DPD GPP NTB, Jumat malam (20/11), di ruang Dewi Uma, Hotel Bidari Lombok, Kota Mataram.
Pertemuan dihadiri Sekretaris Dewan Pakar DPP GPP, Dr Nyoman Astawa, Ketua DPD GPP NTB, Dr H Sunardi Ayub, Sekretaris DPD GPP NTB, Drs Petrus Lexi, Bendahara GPP NTB, Gede Gunanta, dan segenap pengurus DPD GPP NTB.
Dalam pertemuan tersebut Guntur mengatakan, GPP merupakan organisasi yang memiliki gagasan dan konsep luar biasa.
"Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting. Terlebih bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam program yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
Menurutnya, GPP NTB bisa bersinergi dengan pemerintah, stakeholders, dan juga swasta untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sesuai kearifan lokal dan potensi daerah. Baik dari sisi budaya, ekonomi, dan juga pariwisata.
Sebagai Assisten Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan, pihaknya juga mengemban tugas terkait pengentasan kemiskinan, pengembangan kelompok tani, dan pengembangan ekonomi syariah.
"Tiga hal ini bisa disinergikan dengan GPP, bisa juga menjado salah satu program prioritas untuk GPP," katanya.
Ia mengungkapkan, banyak hal kreatif dan inovatif yang harus didorong untuk percepatan ekonomi, terutama di masa pandemi saat ini.
"Bagaimana kita mengakselerasi ekonomi kerakyatan tanpa harus membangun infrastruktur. Ini bisa dilakukan dengan model berbasis komunitas. Di NTB misalnya Pesantren bisa menjadi kekuatan luar biasa," katanya.
Menurutnya, tiga hal yang membuat Pesantren sangat potensial karena pesantren membangun secara mandiri. Dengan atau tanpa bantuan pemerintah pesantren bisa tumbuh.
Kemudian, para Tuan Guru atau Kyai pemimpin Pesantren selalu merupakan local leader, tokoh setempat yang punya pengaruh kuat di masyarakat.
Dan yang terakhir, keberadaan pesantren umumnya selalu dekat dan berada di tengah masyarakat.
"Ketika bicara NTB maka infrastriktur pesantren bisa ditarik. Apalagi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, bahwa tiga fungi utama pesantren sebagai lembaga pendidikan. lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kalau misalnya GPP bisa buat program yang terintergrasi tentu akan sangat bagus," katanya.
Ia mencontohkan di Sukabumi, Jawa Barat, sudah dibangun ekosistem koperasi petani untuk ketahanan pangan dan kemandirian petani. Dananya berasal dari CSR swasta, dan komunitas pesantren dilibatkan sebagai pendampingan.
Menurutnya, hal ini akan sangat membantu dan mengimplementasikan semangat pembumian Pancasila.
"Jadi tidak sekadar kita bicara 5 sila Pancasila, tetapi bagaimana mengaplikasikan 36 butir-butir Pancasila dalam program yang dirasakan masyarakat," katanya.
Guntur mengatakan, GPP NTB bisa memfasilitasi program pemerintah maupun swasta dan menjembatani dengan masyarakat.
Ketua DPD GPP NTB, Dr H Sunardi Ayub mengapresiasi pengarahan yang disampaikan Assisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika.
Menurutnya, pertemuan jajaran pengurus GPP NTB tersebut dalam rangka persiapan Rakernas GPP, sekaligus merumuskan program kerja DPD GPP NTB.
"Jajaran DPD GPP NTB yang baru terbentuk dan dilantik akan merumuskan program kerja yang menyentuh masyarakat dan bisa dilaksanakan secara kongkrit ke depan," katanya.
Ia mengatakan, saat ini konsolidasi internal terus dilakukan untuk merumuskan ide dan gagasan program ke depan.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar DPP GPP, Dr Nyoman Astawa mengatakan, DPD GPP NTB ke depan bisa mengambil peran dalam memfasilitasi program pemerintah dengan masyarakat.
"DPD GPP NTB bisa sebagai triple helix-nya. Sehingga antara objek dan sukjek ada jembatan emas yaitu DPD GPP NTB. Sehingga kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat secara luas," katanya.
Menurutnya, dengan kunjungan Assisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, diharapkan ke depan masyarakat NTB dapat diberikan akses dan kontrol dalam pelaksanaan program-program Wapres di NTB ini.
Dalam kunjungannya ke NTB, Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika didampingi jajaran DPD GPP NTB, Jumat pagi (20/11) berkesempatan berkunjung ke rumah kreatif The Griya Lombok, di Ampenan, Kota Mataram.
Guntur juga mengisi dialog podcast tentang pengembangan pariwisata halal di NTB bersama penggagas Wisata Halal NTB, Taufan Rahmadi di Rumah Makan Taliwang Mataram. Sekaligus bertemu dengan Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB, yang juga Karo Humas Pemprov NTB, Dr Najamuddin Amy.
Guntur juga akan mengisi dialog Kebangsaan Ekonomi Syariah Berbasis Komunitas, yang akan dilaksanakan Sabtu 21 November 2020 di Ponpes Darul Mohibbin NW Maspalah, Praya, Lombok Tengah.(red)
Komentar0