F Fauzan Khalid Meminta Guru Non-PNS Diikutkan BPJS Ketenagakerjaan - Mata Nusantara -->

Fauzan Khalid Meminta Guru Non-PNS Diikutkan BPJS Ketenagakerjaan

Lombok Barat, – Permintaan itu disampaikan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid pada acara Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Senin, (23/11). Bupati Fauzan Khalid dalam arahannya meminta guru-guru swasta dilibatkan di PGRI termasuk memasukan guru Non-PNS ke BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah dikomunikasikan bupati dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan Lobar.

"Jika lewat BOS sulit maka silahkan koordinasikan kemudian laporkan ke saya. Silahkan teman-teman saya ikut saja lewat Dana BOS boleh, lewat APBD juga boleh yang pasti garis kebijakannya adalah guru Non-PNS mendapatkan perlindungan itu yang paling penting,” tegasnya.

Selain itu ia juga menyampaikan beberapa waktu lalu sudah melakukan penandatanganan MOU atau kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. Semua pegawai Non-PNS di Lombok Barat diikutkan di BPJS ketenagakerjaan meskipun secara bertahap. 

“Karena kita tidak tahu nasib kita apakah jatuh di motor atau kecelakaan, jika kita masukan ke BPJS ketenagakerjaan insyaaallah mereka akan lebih tenang," ucapnya. 

Bupati dua priode inj juga dengan jelas meminta agar dikoordinasikan dengan Ketua PGRI Lombok Barat supaya guru - guru Non-PNS bisa dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kalau PNS sudah tercover di Askes dan BPJS dan seterusnya," ujarnya.

Para guru Non-PNS, kata bupati, butuh perlindungan dan tenang dalam membantu guru PNS. Para guru yang telah berjasa membantu kemajuan pendidikan di Lobar, lanjutnya, perlu diperhatikan supaya menjadi bagian dari kita yang mendapatkan perlindungan. Terlebih katanya memberikan perlindungan salah satu cara kita berterima kasih kepada para guru yang telah mendidik anak-anak Lobar.

Selanjutnya, Fauzan juga menyinggung kuantitas guru di Lobar maupun secara nasional yang masih kekurangan guru. Di Lobar, katanya, ada 11 ribu PNS itu masih kurang tiga ribuan. 

“Artinya dari jumlah sekolah jumlah guru dan murid tidak sebanding maka dibutuhkan dua kali lebih untuk lebih maksimal, berkualitas untuk memberikan pembelajaran terhadaap anak didik,” ujarnya.. 

Terakhir ia menyampaikan dalam kondisi Covid-19, para guru diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga pada kesempatan itu ia katakan peran guru sangat penting dalam memberikan informasi kepada anak didik. Terutama dalam memberikan contoh yang baik dalam melawan Covid-19.

"Saat ini kita coba membuka sekolah tatap muka hanya ada 11 sekolah SD dan SMP, sekolah yang boleh melakukan tatap muka ini tetap mengedepankan protokol Covid-19,” pungkasnya.

Sementara Ketua PGRI Lombok Barat Tajuddin mengatakan Konerensi PGRI yang pertama ini pesertanya 80 orang dengan tujuan dilaksanakannya yakni untuk mempererat silaturrahim untuk semua tanpa terkecuali.

Dan pada kesempatan itu juga ia melaporkan kalau upacara HUT PGRI ke-75 tahun ini tidak dilaksanakan karena akan melibatkan banyak orang.

"Mohon maaf tahun ini kami terpaksa tidak melaksanakan upacara bendera pada HUT PGRI yang ke-75, karena menghadirkan tiga ribu orang guru ini riskan bagi kami," cetus Tajuddin.(red)

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel