F SALAM (2) Bawa Kedamaian, Insiden Karang Bedil Jadi yang Terakhir - Mata Nusantara -->

SALAM (2) Bawa Kedamaian, Insiden Karang Bedil Jadi yang Terakhir

MATARAM, - Tim Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram nomor urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM), sangat menyesalkan terjadinya insiden pelarangan peresmian posko Tim SALAM di Karang Bedil, Kota Mataram.

Kedatangan warga yang menggeruduk dan melarang peresmian posko benar-benar tindakan yang telah mencederai demokrasi di Kota Mataram.

“Kami sangat menyesalkan kejadian yang menimpa keluarga besar kami di Karang Bedil. Pasangan Selly-Manan sangat berkomitmen untuk selalu memberi kedamaian. Merekatkan semua komponen. Bukan sebaliknya menimbulkan perpecahan ataupun kerusuhan,” kata Ketua Tim Pemenangan Pasangan SALAM Eko Nugraha Priyanto di Mataram kemarin (5/10).

Insiden tersebut terjadi Ahad (4/10) malam. Posko Tim SALAM di Karang Bedil yang peresmiannya hendak dihadiri Calon Wali Kota Mataram TGH Abdul Manan digeruduk massa.

Dengan berbagai alasan, massa membawa amarah, melarang, menentang, dan menghalangi Posko Tim SALAM didirikan di Karang Bedil. Situasi pun memanas.

Posko Tim SALAM tersebut berada di rumah warga Karang Bedil bernama Husnul Fikri. Ia adalah kader Partai Keadilan Sejahtera, partai yang mengusung Pasangan SALAM besama PDI Perjuangan.

Eko mengatakan, pendirian Posko Tim SALAM adalah program tim pemenangan. Posko itu memang akan didirikan di seluruh kelurahan di Kota Mataram.

Semua proses perizinan untuk pendirian Posko Tim SALAM di Karang Bedil kata Eko, telah dlakukan secara legal formal. 

Tim Pemenangan SALAM mengurus perizinan di kepolisian dan telah diterbitkan. Pihaknya mengurus izin juga ke Satgas Covid-19 Kota Mataram. Juga menyampaikan pemberitahuan kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Lingkungan setempat. 

Husnul Fikri pun sebagai sahibulbait menyampaikan pemberitahuan kepada tetangga terdekat.

“Tapi yang terjadi justru malah didatangi puluhan massa. Ada yang menyampaikan kata-kata kotor. Memanas-manasi dengan berteriak rumah mau dibakar. Hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi,” kata Eko.

Menyusul eskalasi yang kian memanas, Eko pun berinisiatif meminta timnya untuk menahan diri, dan menunda peresmian posko Tim SALAM tersebut. Pasangan SALAM tidak ingin pilkada di Mataram malah rusuh.

"Pilkada ini akan berakhir pada Desember. Sementara kita bersaudara seumur hidup,” tandas pria yang dikenal ramah ini.

Mencederai Demokrasi

Kendati begitu, tak pelak, insiden pelarangan posko Tim SALAM tersebut benar-benar telah mencederai kenduri demokrasi di Kota Mataram. Eko menegaskan, pasangan calon harusnya berdiri di garis paling depan untuk menyosialisasikan ke pendukung masing-masing. Bagaimana pilkada ini harusnya berlangsung menyenangkan, happy, dan damai. Jauh dari friksi sosial.

Karena itu, Tim Pemenangan SALAM pun mengkritisi kehadiran salah satu kandidat saat insiden pelarangan di Karang Bedil sedang memanas dan memuncak kemarin malam. Sebab, tiada solusi yang dihadirkan.

“Kami ingatkan, bahwa tanggung jawab mewujudkan pilkada ini damai, menyenangkan, adalah tanggung jawab setiap pasangan calon,” tandas Eko.

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana yang juga menjadi Calon Wali Kota Mataram dalam pilkada ini, saat insiden pelarangan di Karang Bedil terjadi memang sempat hadir.

Jangan lupa. Eko menegaskan, yang dilakukan Tim SALAM di Karang Bedil itu hanya meresmikan posko. Bukan kampanye. Sudah pasti peresmian posko tersebut dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang. Bahwa ada perbedaan pilihan dan dukungan dengan warga yang lain di lingkungan, hal tersebut kata Eko sangatlah lumrah. Jangankan satu lingkungan. Satu rumah pun, orang bisa berbeda pilihan.

“Berbeda itu dilindungi undang-undang,” tandas dia.

Karena itu, dirinya berharap, apa yang terjadi di Karang Bedil menjadi insiden terakhir. Jangan sampai terulang. Karena pilkada Kota Mataram harus dijamin kondusif.

“Kami tegaskan, bahwa kami tidak membatalkan posko di Karang Bedil. Karena itu adalah hak kami yang dijamin Undang-Undang,” tandasnya.

Ditegaskannya pula, pihaknya tidak sedang memanfaatkan situasi. Tapi, apa yang terjadi harus menjadi pelajaran untuk semua pasangan calon. Agar jangan pernah mengambil tindakan yang mencederai demokrasi.

“Mataram ini simbol kemajuan kota. Jangan sampai ada tindakan-tindakan feodal yang melarang ini dan itu. Semua orang bebas berdemokrasi sepanjang tidak melanggar undang-undang,” tandasnya.

Eko memastikan, pihaknya tidak menempuh jalur hukum terhadap insiden ini, karena Tim SALAM ingin sepenuhnya pilkada ini berjalan damai. Penuh suasana harmonis. Kendati begitu, dia mengingatkan, kalau hal yang sangat nyata seperti ini tidak ditangani, bisa menjadi preseden buruk. Bisa terulang di tempat lain.

“Persaudaraan itu jauh lebih penting dibanding siapa yang menang pilkada,” katanya mengingatkan.

“Tapi, kita tidak mau ada kandidat yang menang dengan segala cara,” tandasnya melanjutkan.

Pelanggaran Nyata

Di tempat yang sama, Tim Hukum DPD PDI Perjuangan NTB Abdul Tayib menegaskan, insiden pelarangan peresmian Posko Tim SALAM di Karang Bedil adalah pelanggaran yang nyata.

Pihaknya menyebut pelarangan peresmian posko tersebut sebagai “tindakan persekusi yang sangat parah.” Ada pihak yang membawa massa banyak. Lalu menakuti. Bahkan, sampai muncul kata-kata bahwa kalau tidak memilih calon tertentu, maka warga tersebut tidak akan dimakamkan seumpama meninggal. Jenazah mereka diminta berangkat sendiri ke pemakaman.

Selain itu, pihaknya juga menduga ada beberapa pelanggaran lain yang terkesan dibiarkan. Yang pertama adalah dugaan pelanggaran HAM.

Tayib menegaskan, kewajiban negara menjamin hak sosial politik warganya. Hak azasi yang diatur dalam obligation to protect. Yakni kewajiban negara melindungi warganya. Oleh siapa? Oleh semua struktur pemerintahan. Mulai dari kepala negara, aparat keamanan, kepala daerah di provinsi, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, hingga kepala lingkungan.

Ketika insiden pelarangan di Karang Bedil terjadi, maka, struktur negara tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak politik warganya.

Tayib menegaskan, Husnul Fikri yang menjadikan rumahnya sebagai posko Tim SALAM sejatinya hanyalah tempat tim koalisi berkonsolidasi. Tempat rapat. Tempat curhat. Murni untuk kegiatan membahas urusan internal tim pemenangan.

“Mengapa posko dibuatkan acara peresmian. Itu kalau dalam Bahasa Sasaknya tesembek,” kata Tayib memberi tamsil.

Dugaan pelanggaran lain yang diidentifikasi pihaknya adalah mereka-mereka yang datang menggeruduk peresmian posko Tim SALAM tersebut. Tayib menyebut, di antara mereka yang datang ada yang dikenal sehari-hari merupakan tenaga honorer di instansi pemerintah.

“Jelas ini adalah pelanggaran pilkada yang bisa ditindak,” tandasnya.

Berikutnya, pihaknya menyebut dugaan pelarangan dimana dokumen Pakta Integritas yang telah ditandatangani seluruh pasangan calon tidak dijalankan. Di mana dalam Pakta Intergritas yang ditandatangani seluruh kandidat di Mapolda NTB tersebut, untuk Kota Mataram pembacaannya diwakili Pasangan H Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman.

“Pakta integritas itu kesepakatan bukan hanya berlaku pada diri kandidat. Tapi seluruh tim yang melekat pada diri kandidat,” kata Tayib.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan ini juga menyampaikan ada telepon genggam tim yang mendokumentasikan insiden pelarangan tersebut yang kemudian diduga diambil oknum aparat keamanan. Namun, setelah telepon genggam tersebut dikembalikan, dokumentasi video sudah tidak ada lagi. “Kami tidak tahu apakah itu terhapus, sengaja dihapus, atau bagaimana,” kata Tayib.

Pada saat yang sama, Tayib juga kembali menegaskan pilihan pihaknya yang tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Dia pun mencuplik sejarah Baginda Rasulullah SAW. Bahwa hanya dalam keadaan damai, orang bisa menimbang benar dan salah. Menimbang mana yang baik mana yang tidak.

“Sebab, kalau sudah rusuh, tidak berarti lagi menimbang salah dan benar. Makanya kita memilih damai. Tidak saling lapor,” tandasnya.

Alami Trauma

Sementara itu, Husnul Fikri didampingi rekannya dari Karang Bedil, Lukmanul Hakim, menuturkan jika keluarganya kini trauma atas insiden massa yang mendatangi rumahnya. Saat kejadian, istri dan anaknya kata Fikri bahkan sampai harus bersembunyi di bawah kolong tempat tidur.

Bagaimana tidak. Sebab, kata dia, ada di antara massa yang datang membawa bahan bakar dan korek api. “Lalu ada yang memanas-manasi. Teriak bilang bakar-bakar,” katanya.

Untuk sementara, anak dan istrinya kini harus tinggal dulu di rumah mertuanya di Dasan Agung.

Sementara, Fikri sendiri menegaskan, apa yang terjadi tersebut bagian dari risiko menegakkan marwah demokrasi di Mataram. Dia sendiri siap memberi penjelasan sejelas-jelasnya manakala pihak penyelenggara pemilu dan atau aparat keamanan membutuhkan keterangan pihaknya.

Fikri menjelaskan, peresmian posko Tim SALAM itu bukanlah dihadiri banyak orang. Rumahnya kata Fikri adalah rumah yang kecil. Bukan rumah yang jembar. Dia bahkan sudah menghitung. Dengan menerapkan standar Covid-19 yang mengharuskan jaga jarak, paling tidak, yang bisa berada di dalam ruangan yang dijadikan posko maksimal 10 orang.

Sementara jauh-jauh hari, dirinya pun kata Fikri sudah betabek. Sudah izin pada para jiran dan tetangga.(*)

Post a comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel