Mataram, - Kegiatan FGD pengawasan pemanfaatan ruang laut yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, dilaksanakan secara Virtual melalui zoom meeting, Selasa (15/09).
Hadir sebagai Narasumber, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB H. Yusron Hadi mengatakan, Provinsi NTB memiliki kawasan laut yang lebih luas daripada daratannya. Sehingga Provinsi NTB memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.
Selain itu, Provinsi NTB telah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, telah memetakan kawasan laut sesuai dengan kebermanfaatannya.
"Pemanfaatan ruang laut harus berpedoman pada RZWP3K," ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Yusron, kondisi kelautan dan perikanan, memiliki ancaman besar, sehingga peran pengawasan di sektor ini menjadi sangat vital. Di sisi lain, kegiatan pengawasan ini terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi.
"Sarana prasarana minim, serta Polsus yang dimiliki masih sangat terbatas jumlahnya," keluhnya.
Sebaliknya, kendala-kendala yang dihadapi, tidak membuat upaya pengawasan tidak maksimal. Khusus urusan pengawasan kelautan dan perikanan, pihaknya bekerjasama dengan Polairud, TNI AL, dan Pokmaswas demi memaksimalkan pengawasan.
Kedepannya, jelas dia, pihak DKP Provinsi NTB akan melakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas Pokmaswas guna memaksimalkan peran Pokmaswas untuk mengawasi sektor kelautan dan perikanan. Demikian pula dengan jumlah personil. Ia akan membuka rekrutmen tenaga kontrak, di masing-masing wilayah.
Demi memastikan dan menjaga komitmen pelaku usaha, berupa mejaga keberlangsungan ekosistem laut, di dalam memanfaatkan ruang laut, pihaknya giat melaksanakan monitoring dan evaluasi.
"Pelaksanaanya melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Polairud, TNI AL dan lainnya," pungkasnya.(red)
Komentar0