Mataram, - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Mataram menggelar acara Mimbar Konstitusi membahas Omnibus Law bersama para pakar, OKP Cipayung Plus Kota Mataram, Paguyuban, UMKM, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Nusa Tenggara Barat. Acara digelar di Plazza Hotel dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram Herman Jayadi mengatakan bahwa PMII Mataram sudah membahas 4 cluster omnibus law beberapa hari yang lalu.
“PMII Mataram kemarin (21/10) telah membahas beberapa cluster dan hari ini membahas 4 cluster. Kita ingin para sahabat mengetahui betul tentang omnibus law,” ungkapnya saat sambutan di depan ratusan peserta, Selasa (27/11/2020).
Herman menilai omnibus law disahkan tergesa-gesa hingga memantik gelombang penolakan dari seluruh element masyarakat.
“UU Omnibus Law ini disahkan tergesa-gesa, omnibus law ini harus di bahas bertahun2 namun di sahkan hanya beberapa bulan oleh DPR ini yang memantik penolakan dari buruh mahasiswa aktivis meminta UU ini dibahas secara transparansi. Para masyarakat merasa tidak dilibatkan bahkan dirugikan, membahas 4 cluster ini," ucapnya.
Sikap PMII Mataram meminta pemerintah untuk mengkaji ulang poin-poin yang ditolak oleh masyarakat.
“Kami dari PC PMII Mataram mengatakan sikap bahwa UU Omnibus law ini harus dikaji ulang, hari ini kajian ke dua membahas Omnibus Law, PMII Mataram tidak hanya melakukan kajian namun juga melakukan gerakan,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Majelis Pembina Cabang PMII Kota Mataram Dr. Irpan Suriadiata mengatakan bahwa tugas mahasiswa sebagai agen of Change harus merespons keberadaan UU Omnibus Law akan tetapi tidak semuanya harus ditolak harus ada poin yang ditolak.
“Merespons keberdaan Omnibus Law ini kami dukung, menolak UU ini harus ada pint yang ditolak. Omnibus law ini yang mana bisa merugikan masyarakat harus kita tau secara detail, baru kita bisa merekomendasikan mana yang harus ditolak,” ungkap Direktur Law Office Indonesia Society.
Wakil rektor III UNU NTB ini melanjutkan bahwa UU ini dicanangkan sudah lama dan mempunyai ide besar di dalamnya.
“Mana tempat yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditolak, UU omnibus law ini dicanangkan dari 2016 tapi masyarakat mulai merespons hari ini, pengangguran yang menyebabkan omnibus law ini diciptakan. UU ini bagus ada ide besarnya, kita mesti harus melihat secara konferehensip dan melihat mana yang perlu ditolak tidak seharusnya semuanya ditolak karena omnibus law ini ada sisi positifnya,” terangnya.
Alumni Aktivis pergerakan ini mengatakan bahwa demonstrasi menolak omnibus law ini mengatakan para mahasiswa aktivis turun kejalan menolak omnibus law harus turun ke jalan tapi juga harus mengingat koridor perjuangan agar tidak merusak fasilitas negara.
“Demonstrasi itu tetap harus dilakukan untuk menyampaikan pendapat namun harus tetap menjaga koridor tidak boleh merusak dan anarkis,” tutup irpan suriadiata.
Hadir dalam acara tersebut sebagai pemateri, Prof. Zainal Asikin Guru Besar Universitas Mataram, H. Irzani Komisaris ITDC, Mori Hanafi Wakil Ketua DPRD NTB, Supiandi RIRA KPW Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat.
Usai pembukaan, acara dipandu oleh Moderator Bahwan mantan Persma UIN Mataram.
Prof Zainal Asikin mengatakan bahwa omnibus law ini menarik untuk dibahas baik secara hukum maupun ekonomi.
“Sekarang karena ada omnibus law membuat pengurusan izin menjadi mudah, dulu harus membawa berkas berbundel-bundel sekarang cukup bawa KTP dan NPWP langsung bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha," ungkapnya.
Lebih lanjutnya lagi, ia menjelaskan bahwa dulu orang berusaha harus menyerahkan modal sepenuhnya dalam bentuk tunai namun sekarang bisa menyerahkan modal setengah.
“Jadi pengusaha sekarang itu mudah, dulu harus punya modal penuh sekarang bisa menyerahkan modal setengah,” lanjutnya.
Sementara itu dari Pihak Bank Indonesia mengatakan bahwa omnibus law ini baik untuk investasi dan kemajuan NTB karena Investasi punya Multiplayer Epek.
“Cluster Investasi di omnibus law ini sangat bagus, orang untuk peletak batu pertama butuh 2 tahun untuk mgurus izin. Di omnibus law perizinan di permudah,” terang Supindi pemuda progresif dari Lombok timur ini.
Sementara itu Mori Hanafi mengatakan omnibus law ini menjadi produk hukum yang mampu membuat Indonesia lebih maju.
“Omnibus law mampu menyempurnakan investasi dan membuka lapangan pekerjaan,” ungkapnya.(red)
Komentar0