Mataram, - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mendapat apresiasi atas keberhasilannya menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 di NTB. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat terdampak, dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai peluang memberdayakan komoditi produksi UMKM lokal untuk dibagikan kepada masyarakat.
Langkah berani Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ini menuai pujian dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI dan Menteri Dalam Negeri RI, saat kegiatan Kunjungan Kerja Mensukseskan Pilkada Serentak 2020, Pendisiplinan Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/07/2020).
Di depan 5 kepala Institusi negara tersebut, Gubernur Doktor Zul sapaan akrabnya, bercerita bahwa sebelum resmi memerintah, NTB telah dilanda Gempa. Dengan kerja keras bersama dengan TNI/ POLRI dan seluruh elemen, secara bertahap dapat membangun 240 Ribu Rumah Tahan gempa (RTG) . Pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Bahkan pariwisata kembali bergeliat.
Saat semangat untuk mulai membangun NTB, ternyata permasalahan pandemi Covid-19 menyapa.
"Kami tidak pesimis, namun optimisme untuk bangkit kembali terus menggelora," ujar Gubernur lulusan Harvard tersebut.
Angin segar datang saat rapat terbatas denagn Presiden Jokowi bersama seluruh Gubernur se-Indonesia menghadapi bencana non alam ini.
Pesan Presiden RI ini lanjut Doktor Zul, ada 2 hal penting yang harus dilakukan, yang pertama semaksimal mungkin semua kepala daerah harus mencegah penularan Covid-19 dan yang kedua menanggulangi dampak ekonominya.
“Jangan sampai kita terlampu serius memikirkan Corona namun tidak memikirkan dampak ekonominya,” kata Doktor Zul.
Intruksi Presiden langsung ditindaklanjuti dengan tanggap oleh Pemrov. NTB dengan membagi 2 tim tugas, yaitu persoalan kesehatan serta hal teknis lainnya dipimpin Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah, sementara untuk mengantisipasi persoalan ekonomi dan dampak sosial ditangani Gubernur NTB sendiri.
Kerjasama dan sinergi untuk memutus matarantai penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan dikendalikan. Tersisa Kota Mataram dan Lombok Barat yang masih menjadi zona merah, namun masih terkendali dengan koordinasi bersama antara Forkopimda Provinsi dan Kota Mataram serta semua pihak.
“Sehingga badai ini cepat berlalu dari tempat kita,” kata Gubernur NTB.
Pandemi Covid-19 ini membawa berkah bagi Provinsi NTB. Sehingga program Jaring Pengaman Sosial di NTB dengan semangat menggerakan ekonomi kerakyatan, tidak membagikan uang tunai namun memberikan komoditas sembako dan suplemen yang diproduksi lokal untuk kebutuhan masyarakat dengan memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia paket JPS tersebut. Kebijakan ini diakuinya pasti ada pro dan kontra, namun semangat untuk menumbuhkan dan memetakan ekonomi masyarakat harus berani dilakukan.
Semua diproduksi oleh UMKM lokal, baik itu beras, minyak goreng, abon ikan, the kelor, minyak kayu putih dan masker. Dengan langkah awal ini kualitas produksi dapat diperbaiki dan dipasarkan di NTB, Nasional hingga Internasional.
“Kesempatan ini kami manfaatkan benar-benar untuk meretas jalan baru,” ujarnya
Masyarakat tetap dihimbau untuk mentaati protocol Kesehatan mencegahan Covid, agar tetap dirumah, jaga jarak, menghindari kerumunan tetapi apabila masyarakat diberikan kesibukan bisa kontraproduktif juga. Sehingga Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, diarahkan untuk 350.000 KK, yang disalurkan dalam 3 tahap (April, Mei, Juni), sekaligus memberdayakan 4.673 UMKM/IKM/kelompok usaha UMKM lokal.
“Ternyata sengsara membawa nikmat bukan cuma judul novel, tapi kami rasakan disini. Setiap krisis selalu ada peluang,Pembangunan tidak boleh direduksi maknanya sebatas komodi center uprove tetapi pembangunan itu adalah upgrading human capasiti. Peningkatan kapasitas masyarakat itu harus dengan learning by the Way,” ucap Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan Pemilukada serentak di tanggal 9 Desember 2020, di Provinsi NTB, ada 7 Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilukada serentak, antara lain Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Mataram.
“Penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu beserta jajarannya melaksanakan seluruh tahapan pemilihan, berdasarkan Protokol Pencegahan Covid-19,” ucapnya.
Selain itu Gubernur mengajak baik pemerintah daerah dan pusat mensukseskan perhelatan akbar Motor GP 202i di KEK Mandalika Lombok Tengah. Sejauh ini kata Doktor Zul, NTB sebagai tuan rumah siap. Lokasi sirkuit Mandalika yang berkonsep street circuit, dengan panjang lintasan 4,33 KM. Hingga saat ini, perkembangan kontruksi sirkuit Mandalika sampai dengan bulan Juli 2020 ini, telah mencapai 47,28%. Masih ada 52,72% yang harus diselesaikan. Sementara, untuk pengerjaan ruas jalannya ditargetkan rampung sampai dengan Desember 2020. Sedangkan untuk kontruksi jalan asphaltnya ditargetkan rampung pada Juni 2021.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD mengapresiasi langkah Pemrov. NTB dalam menangani wabah Covid-19. Memanfaatkan peluang ditengah krisis. Mengantisipasi pandemi dengan langkah menyelamatkan kesehatan, ekonomi masyarakat dan dampak sosialnya. “Inilah berkah yang tersembunyi,” kata Mahfud MD.
Menurutnya, Covid memantik kegiatan ekonomi masyarakat tumbuh, karena bantuan-bantuan dana untuk dampak pandemic dijadikan suntikan untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat. “Sehingga saling mendukung,” ucapnya.
Secara Nasional juga, pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020, untuk menangani Covid-19 dan sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuannya agar kebijakan ini sejalan.
“Penanganan Covid jalan, ekonominya juga terus berjalan,inilah pembentukan komite ini,” kata mantan ketua MK ini.
Selain itu Mahfud mengatakan Covid-19 ini memang berbahaya, tetapi bila dihadapi dengan disiplin menerapkan protocol kesehatan dapat mencegah penularannya. Kuncinyanya hanya menggunakan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, jaga imunitas.
“Hanya itu caranya, Inya Allah selamat,” tuturnya.
Terkait dengan Pilkada, Mahfud MD mengingatkan agar santun dalam berdemokrasi. Menjaga marwah demokrasi dengan adab dan sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan memprioritaskan penanganan Covid-19 yang berdampak pada kesehatan dan ekonomi, diharapkan dapat meminimalisasi dampak sosial yang terjadi di masyarakat.
“Krisis sosial tidak terjadi atau diminimalisir, kemampuan keuangan kita akan meningkat juga memperkuat kita untuk menangani kesehatan publik sehingga akhirnya keluarlah tugas yang dua ini digabungkan,” jelasnya.
Mantan Kapolri ini mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang pilkada di 7 Kabupaten/Kota di NTB. Diakuinya ditengah Covid-19 Pilkada harus tetap dilaksanakan, karena wabah ini belum ada kepastian berakhirnya. Sehingga penerapan SOP protocol akan dilaksananak dari awal proses tahapan hingga selesai penyelenggaran Pilkada.
Ia juga memuji Kabupaten Sumbawa dan KLU yang telah merealisasikan 100 persen anggran Pilkada untuk KPU, Bawaslu dan Keamanan. Harapannya, kabupaten yang lain juga segera merealisasikan anggaran tersebut.
“Saya mengajak semua lembaga pemerintah, ormas, tokoh masyarakat untuk bersinergi dan berasama mentaati protocol Kesehatan Covid-19 dan mensukseskan Pilkada di NTB,” tutupnya.
Kunjungi kerja dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak 2020, Pendisiplinan Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di NTB tersebut, juga dihadiri oleh pejabat tinggi negara yaitu Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Selain itu hadir juga Pimpinan DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Para Bupati/Walikota, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Kab/Kota dan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Nusa Tenggara Barat.(red)
Komentar0