Mataram, - Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan tidak bisa lagi menahan kekecewaannya terhadap kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Puncak dari kekecewaan Komisi V terjadi saat mengusir paksa salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dikbud dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (8/1).
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V, TGH. Mahally Fikri itu sejak awal rapat dimulai sudah dirundung rasa kecewa, pasalnya ternyata Kepala Bidang Dikbud sendiri tidak hadir dalam rapat. Namun Mahally bersikeras tidak akan melanjutkan rapat tanpa kehadiran dari sang kepala dinas.
"Tapi kita minta Kadis Dikbud harus hadir baru rapat bisa dimulai," tegas Mahally. Selang sekitar 20 menit kemudian baru Kadis Dikbud akhirnya datang ke komisi V setelah ada penegasan mengharuskannya hadir dalam rapat.
Setelah kehadiran Kadis Dikbud, Mahalli kembali bertanya terkait dengan kehadiran jajarannya didalam rapat. Setelah diabsen satu persatu dari enam Kabid dilingkup Dikbud, ternyata yang hadir hanya tiga Kabid saja. Sementara tiga Kabid yang lain yakni Kabid SMA, SMK dan SLB tidak hadir.
Mahally kembali meminta Kadis Dikbud untuk menghadirkan tiga Kabid tersebut dalam rapat. Namun lagi-lagi jawaban yang disampaikan Kadis Dikbud membuat Komisi V menjadi berang, karena jawaban yang diterimanya bahwa Kadis sendiri tidak sanggup untuk menghadirkan bawahannya itu.
"Inikan sangat aneh sekali, kok ada Kadis tidak tahu kemana bawahannya. Saya minta pak Kadis agar menelfon Kabidnya untuk dihadirkan, saya malah dijawab bahwa dia tidak sanggup katanya. Yoh ada apa lagi ini, kok ada pimpinan tidak mampu memerintahkan bawahannya," ujar Mahally berang.
Sampai diujung rapat akan berakhir, baru Kabid pendidikan SMA hadir. Namun karena sudah sangat kecewa dari sejak awal, Komisi V terpaksa mengusir sang Kabid dari ruang rapat.
"Kami sepakat untuk mengusirnya, karena sangat tidak menghargai kita sama sekali, atasannya saja tidak dihargai apa lagi kita," kata Mahally dengan nada penuh kecewa.
"Jadi sangat wajar jika teman-teman komisi V tersinggung dengan cara mereka, masak Dikbud jadi instansi sangat penting dalam pembangunan manusia kok begini kinerjanya. Ini tidak hanya akan jadi evaluasi Komisi, tapi akan disuarakan lewat fraksi masing-masing agar pak Gubernur segera memperbaiki Dikbud ini," sambungnya.
Melihat kondisi itu, Mahally menyebutkan bahwa Dikbud itu secara manajemen sedang dalam kondisi sakit keras. Sehingga pihaknya memandang Gubernur untuk segera mengambil kebijakan dalam rangka menyehatkan Dikbud. Sebab Dikbud merupakan salah satu OPD yang memegang peranan sangat vital dalam pembangunan manusia NTB.
"Dikbud ini sedang sakit keras, sudah stadium III, maka sangat penting Gubernur segera melakukan tindakan nyata untuk menyehatkan instansi itu. Karena Dikbud ini adalah lembaga paling urgen, vital karena dia mengurus persoalan SDM, soal IPM kita," tegasnya.
"Karena itu kita minta Kepala Daerah segera memperbaiki Dikbud, karena mereka diberikan tugas dan amanat untuk mengurus pendidikan kita, tapi itu dianggap sepele. Kami sangat kecewa, mereka sama sekali tidak menghargai lembaga dan tidak menghargai kewajiban mereka sebagai aparatur negara," tegasnya.(red)
Komentar0