Mataram, - Nilai Indek Demokrasi Indonesia (IDI) disuatu daerah dapat menarik Investor untuk berinvestaasi. Karena salahasatu indicator IDI dapat menjadi tolak ukur untuk melihat keamanan diwilyah tersebut. Inilah pentingnya IDI yang belum banyak pihak memahaminya.
Hal ini disampaikan oleh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram Dr. Kadri, M.Si., saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Pokja Indek Demokrasi Indonesia (IDI) NTB, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB.
Pemerintah daerah jangan melihat IDI hanya berkaitan dengan urusan politik saja. Namun banyak hal yang penting dari riset dan laporan IDI. Berkaitan dengan urusan ekonomi, sosial dan lainnya di daerah. “Jangan melihat karena IDI hanya sebagi urusan politik saja,tapi harus diperhatikan oleh semua pihak karena berhubungan dengan daerah” tegas pria asal Sila Bima ini.
Menurut Kadri, berdasrkan paparan BPS, IDI NTB tahun 2018 mencapai angka 73,63. Angka ini mengalami penurunan 2,41 point dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 76,04. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”.
Bahkan data menunjukan, secara Nasional IDI NTB pada tahun 2017 menempati urutan ke 11 dari 34 Provinsi, di tahun 2018 turun meleset pada posisi ke 18 secara Nasional. “Kondisi ini memprihatinkan, maka harus disikapi dengan serius,” kata Akademisi UIN Mataram ini.
Sehingga menurutnya, Pemrov. NTB melalui Bakesnamgpol Bersama dengan semua pihak harus serius mendongkrak nilai IDI ini sampai kategori “Baik”. Langkah Bersama untuk sinergi membangun IDI harus dengan komitmen Bersama semua pihak, baik Pemerintah, Masyarakat dan partai politik.
Sebelumnya, Kepala Bidang dan Statistik Sosial (Kabidsos) BPS Prov NTB Arrief Chandra mengakui berdasarkan laporan dan data BPS bahwa IDI NTB tahun 2018 mengalami kemunduran. Penyebabnya ada beberapa aspek yaitu Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2018 sebesar 78,28 turun 1,12 poin dibanding 2017 dan masuk kategori sedang.
Disamping itu, Indeks Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2018 sebesar 62,08, tidak berubah dibanding 2017 dan masuk kategori sedang. Dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2018 sebesar 86,11 turun 7,87 poin dibanding 2017 yang masuk kategori baik.
Menurut Arrief, aspek kebebasan sipil turun poinnya, karena menurut indicator tersebut Pemerintah daerah masih mengatur kebebasan berkeyanan masyarakat. Pemda membuat Perda tentang pelaksanaan berkaitan dengan ibadah. “Misalnya Perda tentang Zakat, Jum’at Khusuk, inilah penyebab IDI kita di NTB turun, kalau regulasi tersebut dikurangi maka nilai IDI NTB akan naik,” jelas Arif.
Sementara pada aspek Lembaga demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mampu menelurkan gagasan-gagasan baru untuk Perda inisiatif. Partai Politik yang masuk dalam indicator penilaian IDI hampir minim melakukan kaderisasi terhadap anggota Parpolnya.
Demikian juga birokrasi Pemerintah yang kerap melontarkan pernyataan dalam kebebasan beribadah. Termasuk masih adanya ancaman penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama turun nilainya. “Jangankan Perda, ucapan dari pejabat atau pimpinan daerah menjadi objek penilaian,” ungkap Kabidsos BPS NTB ini.
Sementara Seluruh indicator dalam Aspek Hak-Hak Politik tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi tahun 2017. Seperti Hak memilih atau dipilih terhambat, Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, Kualitas Daftar Pemilih Tetap, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu Sekda NTB yang diwakili Staf Ahli Gubernur NTB bidang Ekonomi dan Infrastruktur Drs, H. Lalu Syafii, MM mengajak semua tim Kelompok Kerja (Pokja) Bersama Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk meningkatkan kerjasama dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI NTB. Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi IDI NTB dan Melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data secara sistematis.
“Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, sebagai leading sektor harus membangun kerjasama dengan semua pihak, aparat keamanan, lembaga pemerintah lainnya, DPRD, LSM dan masyarakat dalam upaya meningkatkan IDI NTB,” harap Lalu Syafii didepan peserta Rakor, Rabu (20/11/2019) di Hotel Madani Kota Mataram.
IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia dan dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik di Indonesia. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu review surat kabar lokal, dokumen yang terdiri dari Perda, Pergub, dan lainnya, Diskusi terarah, dan wawancara mendalam dengan sumber yang berkompeten. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” dengan indeks > 80 , kemudian “sedang” dengan indeks 60 – 80, dan “buruk” dengan indeks < 60. Komponen dalam penilaian IDI ada 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator.(red)
Komentar0