Mataram, - Meski rapat pleno DPD Partai Golkar NTB sudah dilakukan, tapi hingga kini belum ada keputusan resmi DPP terkait Ketua DPRD NTB. Partai Golkar 10 kursi pada pemilu legislatif 2019. Sebagai parpol peraih kursi terbanyak, partai lambang pohon beringin ini berhak meraih ketua DPRD NTB.
Sebelumnya sejumlah nama muncul untuk menjadi calon Ketua DPRD NTB. Hanya saja, hingga saat ini tidak satupun nama yang disampaikan Partai Golkar kepada publik. Fungsionaris Pusat DPP Partai Golkar Chris Parangan menyayangkan sikap para pimpinan DPD I Partai Golkar NTB.
"Di dalam saja mereka saling telikung terkait calon Ketua DPRD NTB, apalagi kepada kadernya atau di luar partai," kata Chris Parangan kepada wartawan, Kamis (29/8) di Mataram.
Politisi muda itu menegaskan sejatinya Partai Golkar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Terutama menyangkut keterbukaan informasi publik. Dia mengingatkan jika Partai Golkar pernah kalah dalam persoalan sengketa informasi di Mahkamah Agung pada 2014.
"Ingat lho, Golkar NTB sudah pernah kalah dengan putusan Nomor : 700/K/Pdt.Sus.KIP/2014," ujar keponakan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga itu.
Dia menyayangkan aksi "kucing-kucingan" para pimpinan DPD I Golkar NTB itu. Terlebih, antara Ketua DPD I Partai Golkar NTB H.M Suhaili FT, Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, dan Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB H.Misbach Mulyadi merupakan tokoh sentral Golkar NTB.
Dikatakan, persoalan tersebut semakin pelik ketika justru ketua harian sebagai salah satu kandidat yang namanya disebut-sebut justru tidak tahu apa isi surat yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPD I Golkar NTB mengenai hasil pleno. Dia khawatir jika pemilihan ketua DPRD tersebut hanya diurus dua petinggi DPD I Partai Golkar saja.
"Di antara mereka saja saling ci luk ba, bagaimana dengan kadernya. Ingat posisi Haji Misbach itu di bawah Ketua DPD dan di atas Sekretaris DPD. Coba diungkap saja ke publik siapa tiga nama yang dikirim ke DPP kan asyik," paparnya.
Dikatakan, persoalan tersebut semakin pelik ketika justru ketua harian sebagai salah satu kandidat yang namanya disebut-sebut justru tidak tahu apa isi surat yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPD I Golkar NTB mengenai hasil pleno. Dia khawatir jika pemilihan ketua DPRD tersebut hanya diurus dua petinggi DPD I Partai Golkar saja.
"Di antara mereka saja saling ci luk ba, bagaimana dengan kadernya. Ingat posisi Haji Misbach itu di bawah Ketua DPD dan di atas Sekretaris DPD. Coba diungkap saja ke publik siapa tiga nama yang dikirim ke DPP kan asyik," paparnya.
Sebelumnya Partai Golkar NTB menggelar rapat pleno pada Minggu 25 Agustus 2019. Rapat tersebut dihadiri tiga pengurus DPP Partai Golkar. Ketiganya adalah Wakil Ketua Umum DPP Bidang OKK, M. Taufik, Chandri Puspitasari, dan Sari Yuliati.
Kegiatan itu juga dihadiri tiga pimpinan DPD I Partai Golkar beserta sejumlah pengurusnya. Hanya saja, saat rapat berlangsung tidak menghasilkan kesepakatan sehingga tiga nama itu diserahkan kepada Ketua DPD I Partai Golkar dan unsur DPP untuk dimusyawarahkan.
Sayangnya, hingga saat ini tiga nama tersebut tidak terungkap ke publik. Chris berharap para petinggi partai di DPD I Partai Golkar segera menyampaikan tiga nama tersebut ke publik.(red)
Komentar0