Jakarta, - Komite II DPD- RI yang membidangi pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya menggelar rapat terbatas dengan BNPB terkait apdet terkini penanganan bencana alam di Jakarta, Rabu (28/11). Hal ini juga terkait dengan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam gempa bumi Lombok.
Anggota Komite dua DPD RI asal NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi memaparkan kondisi korban gempa di Lombok khususnya di KLU masih berada di tenda pengungsian. Pembangunan hunian sementara belum bisa mengakomodir semua korban.
Sementara pembangunan hunian tetap berjalan lambat. Kebijakan Pemkab KLU yang menggandeng pihak ketiga untuk pembangunan Huntap ujar Baiq Diyah belum bisa menjadi solusi yang tepat.
Ia menyayangkan kontraktor yang bernaung di beberapa asosiasi seperti Gapensi dan Gapeksindo angkat tangan dalam pembangunan hunian tetap tersebut. Menurut Baiq Diyah solusi paling tepat adalah memberikan segera mungkin dana bantuan gempa ke masyarakat sehingga bisa bangun hunian tetap tersebut.
"Gapensi dan Gapeksindo menyerah untuk membangun hunian tetap dan pembayarannya nanti di lakukan setelah dana bantuan tersebut cair, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran tersebut bisa cair, ini yang menjadi dilema bagi pemkab ataupun korban gempa," paparnya dalam rapat terbatas tersebut.
Baiq Diyah juga meragukan Huntap yang berjumlah puluhan ribu tersebut bisa terbangun dalam waktu cepat. Iapun meminta BNPB dan kementerian PUPR memberikan solusi agar proses pencairan bantuan segera terealisasi.
Sementara Wakil Ketua Komite Dua DPD RI Parlindungan Purba menyatakan DPD RI akan mendorong adanya asuransi bencana alam. Dimana bangunan yang rusak di asuransikan sehingga sewaktu-sewaktu terjadi bencana pemerintah lebih ringan dalam melaksanakan recovery.
Pada awal Desember nanti di rencanakan anggota DPD RI Komite dua bersama BNPB dan Kementerian PUPR serta kepala daerah yang wilayahnya terdampak akan menggelar rapat di Mataram untuk membahas percepatan pembangunan Huntap.(bn)
Komentar0