F Komisi Informasi NTB Siap Gelar Monev KIP 2020 - Mata Nusantara -->

Komisi Informasi NTB Siap Gelar Monev KIP 2020


Mataram, - Prinsip menjadi daerah yang bersih dan melayani benar-benar dipegang teguh oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meski di tengah pandemi, evaluasi monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kembali digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Namun tahun ini tak sama lagi seperti tahun sebelumnya, instrument penilaiannya banyak disesuaikan dengan tatanan normal baru yang tengah dijalani masyarakat di seluruh dunia.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyambut baik hal tersebut. Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengungkapkan, Pemprov NTB akan mendukung penuh monev KIP tahun ini dan akan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkupnya untuk ikut berpatisipasi.
“Semoga tahun ini partisipasi badan publik di NTB bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” harap Ummi Rohmi saat menerima audiensi KI NTB dalam rangka monev KIP di Ruang Tamu Wagub pada Kamis, 10 September 2020.

Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt selaku ketua komisioner KI NTB lebih jauh menjelaskan terkait perbedaan monev KIP tahun ini. Perempuan kelahiran Kempo 1969 tersebut mengungkap tahun ini monev KIP tak lagi diikuti oleh badan public vertikal dan partai politik, namun diikuti oleh Sekolah tingkat SMA/SMK, Puskesmas, dan Kantor Desa seprovinsi NTB.

Instrument penilaiannya pun sedikit berbeda, menyesuaikan dengan pandemi covid-19 dimana akan dinilai seberapa bagus dan seberapa siap badan publik menyampaikan informasi terkait covid-19 dan  pelayanan yang menyesuaikan standar covid-19.

“Serta kami akan menilai bagaimana badan publik menyampaikan program unggulannya di tengah pandemi ini,” jelas Ajeng.

Ajeng berharap tahun ini semakin banyak badan publik yang ikut berpartisipasi. Dari lima kategori yang akan diberikan seperti Informatif, menuju informatif, cukup informatif, Tidak informatif, Tidak Partisifatif, ia berharap agar tak ada Badan publik yang mendapat predikat tidak informatif dan tidak partisipatif.

“Harapannya, badan publik tahun ini cukup sampai cukup informatif saja jangan ada yang tidak informatif, tidak partisifatif,” ungkapnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa telah ada system untuk memantau dan melihat aktifitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov.

“Tahun ini dalam pembinaan oleh PPID Utama Provinsi NTB, kami bangun system untuk memantau dan melihat aktifitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov,” tandas Gede.(red)

Post a comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel