Mataram, - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan validasi dan verifikasi data sangat penting untuk merapikan data miskin, karena korelasinya sangat berpengaruh terhadap ketepatan program dan penurunan angka kemiskinan di NTB.
"Perbaikan data ini harus real dan nyata sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan, sehingga menjadi rujukan program pemerintah ke depan," tegas Wagub saat Video Conference Penetapan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) periode bulan agustus 2020 serta untuk menyamakan persepsi dalam ikhtiar menverifikasi dan menvalidasi DTKS, Rabu (22/7/2020) di Pendopo Wagub.
Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi tersebut, Provinsi NTB meminta khusus kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk membuka pusat data guna pemutahiran data terpadu sesuai dengan keadaan masyarakat.
Persoalan data secara Nasional belum akurat. Penyebabnya belum dilakukan pemutakhiran data.
"Ini selalu menjadi persoalan klasik yang selalu berulang, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. NTB harus berani memulai perbaikan data. Memulai itu berat, namun niat harus muncul dalam hati sehingga pekerjaan itu mudah dilakukan," ucapnya.
Berbicara data kemiskinan lanjut Ummi Rohmi, maka objeknya adalah masyarakat yang ada di desa. Langkah awal untuk melangkah dalam pemutahiran data ujung tombaknya pemerintah desa, secara berjenjang pemerintah kecamatan dan Kabupaten.
Peran Kabupaten maupun Provinsi harus dapat memfasilitasi agar pemutahiran atau validasi data yang dapat dilakukan 4 kali dalam setahun sesuai petunjuk pemerintah pusat dapat menjadi sistem di NTB.
"Kemensos memberi izin melakukan perbaikan data 4 kali dalam setahun, maka maksimalkan itu," jelas Ummi Rohmi.
Setelah proses perbaikan data tersistem dan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan data miskin yang akurat dan tepat sasaran, maka tidak akan ada salah sasaran dalam pendistribusian program-program pemerintah.
Sehingga program pemerintah kedepan harus merujuk kepada data yang ada di Dinas Sosial serta telah tersistem dan terintegrasi secara Nasional.
"Inilah tujuannya, agar kita bersungguh-sunggu memperbaiki data," kata mantan rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur tersebut.
Berdasarkan data BPS, masyarakat yang menerima bantuan ini masih banyak yang salah sasaran. Bahkan sampai desil 10 seperti Bupati, Sekda atau Kadis masih menerima bantuan. Sementara desil 1 atau 2 yang sangat miskin masih ada yang tidak terdata untuk menerima bantuan.
"Ini aneh, saya berharap keanehan ini jangan sampai terulang," tegas Wagub.
Wagub mengapresiasi Kabupaten/Kota yang telah mememulai melakukan pemutahiran data. "Karena data ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran," tutup Ummi Rohmi di depan Bupati Lombok Timur dan Dompu yang berkesempatan mengikuti langsung Vidcon.
Sementara itu Kadis Sosial NTB H. Ahsanul Halik, menuturkan bahwa perbaikan data kemiskinan sebagi ikhtiar bersama untuk melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten/Kota se-NTB. Karena saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) RI membuka aplikasi yang ada di Pusdatin Kemensos.
"Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki data kemiskinan di NTB," kata Kadinsos.
Sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa untuk pendataan khusus verifikasi dan validasi data adalah merupakan kewajiban daerah. "Perbaikan data ini sudah kita mulai bulan Juli ini," ujar mantan Kalak BPBD.
Perbaikan data ini diperkuat dengan surat Gubernur NTB pada 30 Juni yang lalu meminta Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data.
"Sinergi dan koordinasi bersama untuk segera memperbaiki data harus terus kita bangun demi data akurat,"tutupnya.
Rapat koordinasi video converence melalui aplikasi Smeton Wagub didampingi Assisten I, Kadis Kependudukan Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kadis Kominfotik NTB. Rakor diikuti oleh Bupati/Walikota, Sekda, Asisten serta Kepala Dinas Sosial se-NTB.(red)
Komentar0