MATARAM, - Pengurangan layanan pasien umum selama masa pandemi korona membuat pemasukan RSUD NTB menurun. Kepala Bagian Keuangan RSUD NTB Hamid Fahmi Ardianto menjelaskan penerimaan rumah sakit dari pasien umum yang membayar langsung turun drastis.
”Terutama di bulan April ini drop sekali,” katanya Rabu (29/4) lalu.
Ia membandingkan, pada Januari, Februari, dan Maret 2019, pendapatan rata-rata Rp 1,9 miliar hingga Rp 2 miliar. Pada periode yang sama tahun ini, penerimaan turun 30 hingga 31 persen. Kini rata-rata pendapatan Januari-Maret hanya mendapat Rp 1,3 miliar. Kemudian bulan April mentok di angka Rp 534 juta. ”Penurunan bulan April ini paling terasa,” katanya.
Hamid mengaku cukup kaget dengan kondisi itu. Biaya operasional untuk sementara masih mengandalkan pembayaran klaim BPJS Kesehatan. ”Pencairan dari BPJS yang kita pakai dulu,” jelasnya.
Masalahnya, tidak semua dana yang diklaim ke BPJS terbayar. Januari-Maret mereka mengklaim Rp 14 miliar. Namun baru dibayar Rp 10 miliar. ”BPJS memverifikasi lagi, pembayaran pun tidak langsung. Tapi kita tertolonglah dengan pembayaran piutang BPJS,” kata Hamid.
Untuk saat ini, biaya operasional masih bisa ditanggulangi. Namun ia khawatir jika penerimaan terus menerus melorot. ”Biaya operasional kami bisa jadi minus,” katanya.
Beberapa bank pun sudah datang menawarkan dana talangan. Tapi mereka belum mau mengambil risiko utang. ”Cukup berat, pengaruh Covid ini besar sekali,” katanya.
Menurutnya, rumah sakit membutuhkan subsidi. Terutama untuk membayar tagihan listrik, air, dan telepon. Setiap bulan tagihannya Rp 400 juta lebih. ”Kalau dari DIPA yang tersedia, saya hitung-hitung kami hanya mampu membayar untuk delapan bulan saja. Setelah itu tidak bisa lagi,” katanya.
Jika dalam delapan bulan ke depan tidak ada tambahan dana operasional dan penerimaan rumah sakit, ia memperkirakan RSUD tidak mampu lagi membayar tagihan listrik, air, dan teelpon. ”Harapan kami di perubahan (APBD Perubahan) kita ada tambahan anggaran,” katanya.
Khusus untuk penanganan Covid-19, RSUD mendapat bantuan dari APBD.
Usulan tahap pertama Rp 7,8 miliar, tapi setelah direvisi ditambah menjadi Rp 8,1 miliar. ”Kami baru menerima Rp 7,8 miliar sisanya masih menunggu,” katanya.
Demikian pula dana tahap kedua sebesar Rp 34 miliar belum dicairkan. Dana-dana itu diambil dari hasil rasionalisasi APBD seperti belanja-belanja konstruksi bersumber dari DBHCHT. ”Biaya besar (penanganan Covid-19) di alat PCR dan reagen untuk tes swab,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi mengakui kondisi saat ini cukup berat. Penerimaan rumah sakit turun drastis. Tapi pembatasan pasien dilakukan mencegah penularan virus yang bisa berdampak lebih besar.
”Ini sesuai himbauan Kemenkes untuk menjaga social distancing,” katanya.(red)
Komentar0