F Dispar NTB Lakukan Mitigasi Kepariwisataan Selama Pandemi - Mata Nusantara

Dispar NTB Lakukan Mitigasi Kepariwisataan Selama Pandemi



Mataram – Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI mulai menentukan langkah persiapan untuk melakukan pemulihan terhadap pariwisata, meski masih dalam kondisi Pandemi.

Sejak wabah Covid-19 masuk ke Indonesia, dunia usaha pada sektor pariwisata mengalami pelemahan menuju titik nol, yang mengakibatkan banyak karyawan atau tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan dan bahkan tak sedikit juga yang di PHK.

Dinas Pariwisata NTB mencatat sedikitnya ada 15.000 pekerja yang dirumahkan, dengan rincian 6.122 pekerja bidang perhotelan, 1.874 pekerja di bidang Pokdarwis, 1.357 Travel/Guide, 676 Porter, 213 Homestay tak beroperasi, 2410 Ekraf/IKM, 394 Sanggar Seni, 353 Lapak Kuliner, 617 Boatman dan 984 orang tenaga kebersihan, tiket dan asongan.

Dengan kondisi keterpurukan ini, Dinas Pariwisata NTB pun tidak tinggal diam. Pihaknya terus merancang strategi untuk memulihkan dampak dari pandemik Covid-19, termasuk membuat mitigasi di sektor pariwisata hingga masa pandemi ini berakhir.

“Program Padat Karya Tunai menjadi fokus utama pemerintah selama masa recovery Covid-19. Dengan mengutamakan aspek Pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin, terdampak PHK dan bersifat Produktif. Kemudian mengutamakan Pemanfaatan Sumberdaya, Tenaga Kerja, Bahan/material dan teknologi lokal. Serta meningkatkan Pendapatan dan daya beli juga mengurangi pengangguran,” ucap Kadis Pariwisata NTB Lalu Moh. Faozal pada Jumat (15/5).

Faozal mengatakan secara alur pelaksanaan, pemulihan industri kreatif dan pariwisata dilakukan dengan 3 tahap, diantaranya tahap tanggap darurat, tahap pemulihan dan tahap normalisasi.

Fase tanggap darurat dimulai sejak bulan Maret hingga akhir Mei. Fase ini merupakan tahap awal yang saat ini sedang berjalan, dimana Dispar NTB telah melakukan upaya untuk menekan dampak buruk yang terjadi pada perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. Salah satu langkah yang diambil adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah kabupaten/kota. Hal ini ditujukan untuk membantu para pekerja, termasuk mendorong kebijakan fiskal bagi pelaku pariwisata berdasarkan permohonan asosiasi.

“Berdasarkan permohonan itu, pihak kementerian (pariwisata dan ekonomi kreatif) melakukan refocusing anggaran untuk membantu para pekerja yang terdampak. Berdasar hal ini Nusa Tenggara Barat mendapat bantuan dengan kuota 15 ribu paket bahan makanan pokok bantuan Kemenparkraf untuk pekerja yang terdampak,” jelasnya.

Atas nama Pemprov NTB Faozal berharap agar upaya ini bisa berpengaruh positif dan meringankan beban para pekerja yang dirumahkan.(red)

Post a comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel