Review Buku Titipan Setan di Balik Kotak Suara: Membongkar Industri Konsultan Pengamanan Suara dari Dalam
Oleh: Agus Dedi Putrawan
MATARAM — Pemilu dan pemilihan kepala daerah selalu menghadirkan satu benda yang tampak sederhana: kotak suara.
Di dalamnya ada kertas suara. Ada pilihan rakyat. Ada angka-angka yang kemudian menjadi dasar siapa yang menang dan siapa yang harus menerima kekalahan.
Namun, bagaimana jika persoalan tidak berhenti pada apa yang terjadi di bilik suara?
Bagaimana jika setelah pemilih mencoblos, masih ada rangkaian permainan lain yang berlangsung di luar arena resmi?
Pertanyaan itulah yang coba dibongkar buku Titipan Setan di Balik Kotak Suara: Membongkar Industri Konsultan Pengamanan Suara dari Dalam, karya Agus Dedi Putrawan, Basriadi, Hamdi dan Ria Sukandi.
Buku setebal 294 halaman ini tidak sekadar berbicara tentang politik elektoral. Ia mencoba masuk ke ruang yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka: jaringan orang, konsultan, operator, kepentingan dan biaya yang disebut berkaitan dengan praktik “pengamanan suara”.
Bukan Sekadar Soal Mencari Suara
Salah satu bagian menarik buku ini adalah pembedaan antara konsultan penggalangan suara dan konsultan pengamanan suara.
Penggalangan suara berlangsung sebelum pemilih menentukan pilihan. Sementara “pengamanan suara”, sebagaimana dijelaskan dalam buku, bekerja pada fase setelah suara diperoleh atau diperkirakan diperoleh.
Di titik inilah buku mulai mengajak pembaca melihat pemilu dari sudut yang berbeda.
Persoalannya bukan lagi semata-mata bagaimana seorang kandidat mendapatkan suara, tetapi bagaimana suara tersebut dijaga agar tidak berubah, tidak hilang, atau dalam skenario tertentu, justru diupayakan berubah.
Istilah “titipan setan” sendiri digunakan buku sebagai istilah slang di kalangan konsultan politik di NTB untuk menggambarkan penempatan orang-orang yang dipercaya ke dalam struktur tertentu dalam proses pemilu, dengan misi yang diklaim melampaui tugas formalnya.
Istilah itu memang provokatif.
Tetapi justru di situlah daya tarik buku ini.
Ia memaksa pembaca bertanya: seberapa jauh permainan politik bekerja setelah pemilih meninggalkan TPS?
NTB Menjadi Laboratorium Cerita
Buku ini mengambil NTB, termasuk Dapil NTB II, sebagai salah satu ruang penting untuk membaca fenomena tersebut.
Penulis menggabungkan teori politik dengan pengalaman lapangan. Ada teori pilihan rasional, principal-agent, patronase dan capture. Di sisi lain ada wawancara, pengalaman lapangan, dokumen rekapitulasi, forum diskusi serta berbagai sumber lain yang digunakan untuk membangun argumentasi.
Pendekatan ini membuat buku terasa berada di antara dua dunia.
Satu kaki berdiri di ruang akademik.
Kaki lainnya menginjak lumpur politik di lapangan.
Karena itu, buku ini tidak dibangun semata-mata sebagai tulisan akademik yang kering. Penulis berusaha menghadirkan realitas politik melalui cerita, istilah lapangan, struktur jaringan dan kalkulasi biaya.
Bahkan salah satu pertanyaan besarnya sangat sederhana:
Siapa sebenarnya yang menjaga suara rakyat setelah suara itu masuk ke kotak suara?
Dari TPS hingga Sirekap
Yang membuat buku ini semakin relevan adalah pembahasannya tidak berhenti pada praktik konvensional.
Penulis membawa pembaca dari TPS menuju wilayah digital.
Sirekap, algoritma, disinformasi digital, deepfake, big data hingga kepemilikan media masuk dalam pembahasan.
Dengan begitu, “perang suara” tidak lagi hanya dipahami sebagai pertemuan antartim di lapangan.
Ia juga bisa berlangsung melalui data, informasi dan teknologi.
Bagi pembaca NTB, bagian ini menarik karena buku berangkat dari pengalaman lokal tetapi mencoba menghubungkannya dengan perubahan ekosistem politik yang lebih luas.
Politik lokal tidak lagi sepenuhnya lokal.
Pertarungan di TPS dapat bersinggungan dengan pertarungan informasi di ruang digital.
Yang Paling Menarik: Politik Ternyata Punya Ongkos
Salah satu benang merah buku ini adalah soal ekonomi politik pemilu.
Politik, dalam pembacaan buku tersebut, bukan hanya pertarungan gagasan dan program.
Ada jaringan.
Ada aktor.
Ada pekerjaan.
Ada risiko.
Dan ada biaya.
Karena itu, buku mencoba memperlakukan “pengamanan suara” sebagai sebuah industri yang memiliki struktur, kalkulasi dan rasionalitas tersendiri.
Di sinilah buku menjadi tidak nyaman dibaca—dalam arti yang produktif.
Pembaca diajak melihat bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung di panggung kampanye dan debat kandidat.
Ada ruang-ruang lain yang tidak selalu terlihat publik.
Namun, Buku Ini Perlu Dibaca dengan Kepala Dingin
Ketajaman tema sekaligus menjadi tantangan buku ini.
Karena membahas wilayah yang sensitif, pembaca perlu membedakan dengan cermat antara kesaksian lapangan, data resmi, hasil penelitian, analisis penulis dan interpretasi.
Buku sendiri menjelaskan bahwa sejumlah nama dan lokasi yang sensitif dianonimkan. Penulis juga menyebut penggunaan data rekapitulasi resmi, wawancara, FGD, dokumen negara, penelitian dan berbagai sumber lainnya.
Artinya, buku ini lebih tepat dibaca sebagai upaya membuka ruang diskusi dan penelitian mengenai kerentanan pemilu, bukan sebagai alasan untuk menganggap seluruh tuduhan atau kesaksian di dalamnya otomatis sebagai fakta hukum.
Justru di sinilah pembaca dituntut kritis.
Mana data?
Mana kesaksian?
Mana analisis?
Dan mana interpretasi?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar kritik terhadap praktik politik tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Buku yang Mengajak Kita Bertanya Ulang
Pada akhirnya, Titipan Setan di Balik Kotak Suara bukan buku yang hanya bertanya siapa memperoleh suara terbanyak.
Buku ini mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Apakah suara yang diberikan rakyat benar-benar terlindungi sepanjang seluruh proses pemilu?
Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada hakikat demokrasi.
Rakyat memberikan suara bukan hanya untuk dihitung, tetapi untuk dihormati.
Karena itu, demokrasi tidak cukup hanya memastikan pemilih datang ke TPS.
Demokrasi juga membutuhkan sistem yang mampu memastikan suara tersebut tercatat, dihitung, direkapitulasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Buku ini mungkin tidak memberikan semua jawaban.
Tetapi ia melakukan sesuatu yang tidak kalah penting: membuka pintu untuk mengajukan pertanyaan yang selama ini mungkin terlalu jarang ditanyakan.
Dan bagi demokrasi lokal di NTB, pertanyaan-pertanyaan semacam itu layak dibicarakan secara terbuka, berbasis data dan tanpa ketakutan.
Sebab pada akhirnya, persoalan kotak suara bukan semata-mata tentang siapa yang menang.
Ia tentang bagaimana suara rakyat diperlakukan setelah diberikan.(red)
Komentar0