Oleh : Hasan Masat (Aktivis LSM)
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Iqbal-Dinda dalam menjalankan roda pemerintahannya kurang fokus dan terjebak pada prasangka-prasangka yang mestinya setelah dinyatakan menang maka fokus pada soal penataan birokrasi sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
Kerja cepat dan tanggap memang dibutuhkan oleh setiap daerah untuk menunjukkan kesiapan daerah menerima program pusat maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
Setahun mestinya birokrasi sudah siap kerja, namun hingga sekarang Sekdanya masih Pj. Seperti diketahui bahwa Pj mempunyai batas kewenangan demikian juga pada soal tanggungjawab. Bila bicara manajemen pembangunan dana pemrintahan yang bersih dan bertanggungjawab seharusnya tidak ada Pj ataupun Plt.
Di sisi lain, dalam konteks berkomunikasi dngan mitranya yakni DPRD, Iqbal-Dinda jangan mau didekte. Misalnya dalam hal pengeluaran keuangan daerah berupa pokir yang belakangan bermasalah, juga soal rencana pembangunan gedung DPRD yang angkanya cukup fantastis, 200 milyar.
"Harus dirasionalkan dan ada rasa empati kepada keadaan masyarakat NTB yang tidak baik baik saja, serta pengangguran dan kemiskinan yang mengkhawatirkan."
Berdasarkan data (BPS) Provinsi NTB, angka kemiskinan di NTB, pada Maret 2025 tercatat sebesar 11,78 persen atau 654.570 o rang dari total penduduk miskin 654.570 orang. Angka yang masih membutuhkan kerja keras untuk menurunkannya.
Dengan keadaan demikian, Gub Iqbal harus mengambil langkah-langkah populis, misalnya memikirkan solusi soal petani tembakau.
Khusus untuk PT GNE yang rencananya akan disuntik 8 milyar, baiknya dipikirkan untuk menalangi atau subsidi kepada petani agar mereka tidak terlalu rugi.
"Karena bagaimanapun juga dari para petani tembakau, NTB bisa mendapat 420 M dana DBHCHT, dan itu hasratnya untuk menjaga stabilitas produksi dan harga pada soal-soal pertanian sektor tembakau."
Sehingga memasuki tahun kedua pasangan Iqbal-Dinda akan semakin susah keadaanya, jika tidak segera berbenah, janji politik 300-500 jt per desa/kelurahan pertahun yang hajatannya bersumber dari APBD, akan menjadi titik tolak penilaian jika tidak dipikirkan dari sekarang.
Komentar0