Lombok Barat, - Bisnis perumahan di Kabupaten Lombok Barat semakin subur. Namun, tidak semua warga menerima pembangunan perumahan itu. Seperti yang ditujukan pada perumahan BTN yang dikerjakan CV Anugerah Alam Properti di Desa Bagek Polak Induk, Kecamatan Labuapi tersebut ditolak warga.
Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari komisi II dan III beberapa waktu lalu juga pernah mendatangi lokasi pembangunan BTN tersebut. Mereka di sambut puluhan warga yang menolak pembangunan BTN tersebut.
Ketua Gerakan Peduli Petani (Gepida) Lombok Barat Dedy Iskandar mengatakan bahwa sejak awal pemerintah Desa Bagek Polak bersama warga telah sepakat menolak pembangunan BTN tersebut dengan bukti surat pernyataan yang di tandatangani Kepala Desa Amir Amraen Putra.
Namun belakangan dari hasil penelusuran pihaknya ke Dinas terkait seperti Dinas Perkim, Dinas Pertanian, dan PUTR bahwa proses kajian izin Hinder Ordonantie (HO) di duga sudah terbit.
Ia merasa heran kajian izin HO bisa di proses. Padahal, selama ini tidak ada persetujuan tetangga yang merasakan dampak gangguan langsung akibat kegiatan pembangunan BTN tersebut.
"Kami sudah bersurat ke Dinas terkait tentang hasil kajian izin HO. Tetapi tidak ada jawaban. Mereka tidak mengindahkan undang-undang keterbukaan informasi publik," katanya kepada media ini, Kamis (11/3/2021).
Menurutnya, kuat dugaan bahwa ada aktor-aktor atau oknum pemerintah Desa yang bermain dalam proses kajian izin HO yang sedang berjalan ini.
"Kami heran padahal sudah ada surat pernyataan menolak dari Pemdes dan warga. Namun Dinas terkait berani memproses kajian izin HO," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Bagek Polak Amir Amraen Putra saat di konfirmasi tidak berada di tempat.
"Pak Kades tidak ada di kantor, tadi beliau keluar," kata salah seorang Staf Desa.
Begitupula dengan Kepala Dinas Pertanian Muhur Zuhri saat di konfirmasi tidak berada di tempat.
Hal yang sama juga di alami Media Online ini Kepala Dinas Perkim tidak berada di tempat.(r)
Komentar0