Lombok Tengah, - Tahun 2021, Poltekpar Lombok akan membuka program Kedinasan usaha perjalanan wisata (Diploma IV). Setelah lulus nanti, akan ditempatkan khusus terkait kebijakan pariwisata.
Wakil Direktur 1 Poltekpar Lombok, Dr Farid Said menyampaikan, saat ini wacana pembukaan Kedinasan Diploma IV itu diberikan kuota masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak Tiga orang dan Pemprov NTB sekitar Lima orang.
"Maksimal 35 mahasiswa setiap angkatan. Kita akan segera tanda tangan MoU dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi," ungkapnya, Selasa 9 Februari 2021, di acara Forum Kehumasan Poltekpar Lombok.
Farid menjelaskan, sekolah Kedinasan perjalanan usaha wisata sesuai yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2010 tentang tentang Pendidikan Kedinasan bahwa seluruh lembaga pendidikan dibawah Kementerian dan Lembaga diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PP tersebut sedang disusun revisi tentang Peraturan Pemerintah
Namun, skema kurikulumnya nanti sedikit berbeda, kemudian muatan pertemuan lebih banyak, khusus dibawah Kemenparekraf.
"Supaya kami tidak salah, akan buka program Kedinasan CPNS, mendukung Destinasi Super Prioritas (DSP)," katanya.
Untuk skema program, sedang digodok Kementerian. Biasanya masing-masing Pemda menyiapkan beasiswa dari APBD, karena Pemda itu membutuhkan tenaga tersebut.
"Tanggal 15-16 mendatang, kami rapat di Makassar untuk tetapkan skema. Namun, biaya sekolah Kedinasan ini tidak besar, SPP sekitar Rp 4.100.000 setiap tahun, di tambah biaya hidup sehingga, diperkirakan habiskan Rp 25 juta setiap tahun," tuturnya.
Kendati demikian, dirinya belum berani memutuskan Skema itu karena harus dibahas dulu, apakah biaya full dari Pemda atau ada shearing anggaran Poltekpar. Namun akan bisa dipastikan setelah pertemuan.
Terkait wacana itu, Wakil Bupati Lombok Tengah H L Pathul Bahri yang hadir pada kesempatan itu sangat mendukung dan harus dilaksanakan karena menyangkut peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus pariwisata.
"Kalau sekedar dua atau tiga orang sangat kecil, dan kami siap. Yang menjadi persoalan, akan ada iri hati karena butuh kreteria dan teknis, layak dan tidak layak," tegasnya.
Bupati terpilih ini menegaskan, angka Rp 25 juta itu sangat kecil, namun, dibutuhkan teknis dan kreteria, calon mahasiswa yang akan mendapatkan pendidikan Kedinasan itu seperti apa.
"Apalagi pariwisata menjadi utama, pendidikan ini sangat penting," tutupnya (*)
Komentar0