BSA7Gpd8GUz5TproTprpTfA7Gi==

Ini Kata Gerindra Lobar Tentang Penerapan New Normal


LOMBOK BARAT, - Ketahanan pemerintah di masa pandemi, melawan atau berdamai dengan Covid 19 menjadi tema diskusi anggota DPRD Provinsi NTB dari fraksi Gerindra Nauvar F. Farinduan (Meton Farin) dan Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah yang disiarkan langsung melalui akun Facebook Fraksi Gerindra Lombok Barat, Sabtu, (13/5).

Pandemi Covid-19 ini memang selama 2 bulan terakhir telah mengubah pola hidup masyarakat tidak hanya Indonesia, tetapi juga dunia. Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, masyarakat pun diimbau untuk stay home.

Hal ini membuat perubahan di beberapa sektor mulai dari sosial masyarakat, budaya, pariwisata, transportasi hingga usaha-usaha lainnya. Tak bisa selamanya menjalankan hal ini, untuk menjamin keseimbangan perekonomian.

Meton Farin yang juga Ketua DPC Partai Gerindra ini  mengatakan bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

"New normal adalah tatanan kehidupan yang baru dengan memperhatikan protokol kesehatan," katanya mengawali diskusi.

Menurutnya, new normal adalah hidup sesuai protokol kesehatan untuk mencegah virus corona (Covid-19). Karena itu, jaga jarak hingga menggunakan masker akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.  Hidup dengan normal  yang baru ini akan terus di lakukan selama vaksin covid ini belum ditemukan. Oleh karena itu, peran pemerintah mengedukasi masyarakat sangat dibutuhkan.

"Kita memasuki tatanan kehidupan yang baru. Kehidupan yang normal dengan memperhatikan protokol kesehatan. Semua itu ada regulasi, pakem sesuai protokol kesehatan," katanya.

Dikatakannya, bencana non alam Covid-19 menyebabkan perencanaan Pemprov NTB dalam APBD 2020 banyak yang tidak jalan. Selain dilakukan pemangkasan dana transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan. Pemprov juga diminta melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona.

Pemprov NTB sendiri telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona dari komponen belanja langsung sebesar Rp926 miliar. Tak berhenti pada realokasi dan refocusing anggaran, Kementerian Keuangan juga melakukan penyesuaian alokasi dana  Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk NTB yang mencapai Rp3,04 triliun. Pemprov NTB kena penyesuaian dana transfer sebesar Rp1,2 triliun.

"Ada tiga sektor yang menjadi skala prioritas Pemprov yakni kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS)," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Barat, Hj Nurhidayah mengatakan bahwa pemerintah daerah Lombok Barat belum melaksanakan new normal. Penerapan new normal itu dinilai masih terlalu dini. Saat ini, pemerintah berada pada transisi new normal karena melihat dari grafik jumlah pasien yang positif covid 12 sebanyak 182 orang.

"Kalau melihat grafik ini masih tinggi, jika grafik ini melandai atau turun, maka new normal bisa kita laksanakan," katanya.

Dikatakannya, ada beberapa daerah yang menerapkan new normal itu karena memenuhi persyaratan salah satunya grafik yang positif covid 19 melandai atau turun.

"Kita tidak melawan atau berdamai, tapi kita berdampingan dengan covid ini. Yang terpenting itu, kita harus memproteksi diri, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sosial distancing," katannya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak menerapkan PSBB. Sebab, dengan penerapan PSBB ini seluruh masyarakat tidak boleh beraktivitas. Konsekuensi  dari itu semua, pemerintah daerah harus menyiapkan segala kebutuhan masyarakat.

"Pemda tidak mampu menanggung kebutuhan masyarakat. Kalau hanya menyiapkan JPS mantap, tidak cukup," katanya.

Pemda Lobar sendiri telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona dari  sebesar Rp 72,5  miliar. Tak berhenti pada realokasi dan refocusing anggaran, banyak anggaran yang terpotong.

"Pengunaan anggaran itu, untuk kesehatan, JPS mantap, sosialisasi yang dilakukan tim gugus tugas dan lain-lain," katanya.(red)

Komentar0

Type above and press Enter to search.