F Hasan Desak DPRD NTB Bongkar Mafia Penanganan Bencana - Mata Nusantara -->

Hasan Desak DPRD NTB Bongkar Mafia Penanganan Bencana


Mataram, - Polemik pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) terus menuai pro dan kontra. Senin kemarin (18/11), ribuan masyarakat Lombok Tengah melakukan aksi penolakan atas pergantian nama itu di gedung DPRD NTB.

Setelah menerima perwakilan massa aksi pendemo, sore harinya Ketua DPRD Isvie Rupaeda menyatakan perubahan nama Bandara kembali ke Gubernur.

"Kita kembalikan ke Gubernur sambil menunggu perkembangan, yang jelas kita ingin NTB ini aman," terangnya saat ditemui di kantor DPD Golkar Provinsi NTB.

Sementara itu Direktur lembaga studi advokasi demokrasi rakyat dan hak asasi (Lesa Demarkasi) NTB, Hasan Masat menyayangkan sikap DPRD.

"Aneh dan lucu jika DPRD provinsi membuat Panitia Khusus atau pansus untuk menyelesaikan masalah bandara. Sejak awal DPRD terlibat kok dalam setiap pembahasan penggantian nama bandara tersebut," tegas Hasan di Mataram, Selasa (19/11).

Ia menyatakan dalam konsideran keputusan Menhub no kp 1421 thn 2018, menyebutkan atas persetujuan DPRD Provinsi NTB dan Majelis Adat Sasak.

"Ken lucu DPRD membuat pansus atas perbuatannya sendiri, masyarakat yang demo kemarin ditelikung secara politik oleh DPRD," sambungnya.

Ia mengingatkan dalam surat Gubernur no 559/357 Gubernur meminta kembali penegasan DPRD untuk mendukung pelaksanaan SK Menhub tersebut.

"Kesan ambigu para pengambil kebijakan ini menandakan ada yang tidak beres dan asal-asalan dalam mengkonstruksi perubahan nama bandara tersebut, belakangan juga DPRD tidak jadi buat Pansus, ini bumerang bagi DPRD, kesan tarik ulur, kebijakan pesanan dan ketidakkonsisten DPRD adalah wajah buruk parlemen yang tidak tahu harus melakukan apa," kesal Hasan.

Hasan malah memberikan pilihan yang layak bagi DPRD untuk dibuatkan Pansus.

"Seperti membongkar mafia penanganan bencana (rehab rekons) pasca gempa lombok, baru mantap dan rakyat NTB akan tahu mafia-mafia yang bermain dari Perbankan, Dinas, Instansi dari Provinsi, Kota, Kabupaten bahkan pihak swasta," pungkas hasan seraya menegaskan: "ini baru menarik ada pansusnya".(red)

Post a comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel