Mataram, - Pernyataan Menpora Zainudin Amali yang dilansir dari suarasurabaya.net tentang belum ada kejelasan apakah MotoGP 2021 memang akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Minggu (3/11) mendapat kritikan keras dari berbagai elemen masyarakat NTB.
Lalu Akram Wirahadi selaku Wakil Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia wilayah NTB menyayangkan pernyataan Menpora itu.
"Kalau mau tahu soal MotoGP Mandalika tanya dulu persidennya baru ngomong, karena presiden sudah berusaha maksimal untuk mewujudkan mandalika sebagai tempat perhelatan moto GP. Menpora jangan asbun alias ngawur," katanya penuh emosi, di Mataram Senin (4/11).
Ia menyarankan untuk masalah Mandalika, Menpora diminta menyejukkan dalam perkataan. Pasalnya pernyataan Menteri jadi sorotan masyarakat indonesia.
"Jadi hal ini membuat kami di NTB harap-harap cemas, yang sejuk lah kalau ngomong karena Mandalika ini buat Indonesia bukan saja buat NTB," bebernya.
Terkait celotehnya Gubernur yang dianggap lebay Akram meminta Gubernur melakukan protes serupa atas hal itu.
"Gubernur justru menghaluskan statemen Menpora itu, jangan begitulah, minimal memprotes, gitu loh," cetusnya.
Sebelumnya, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu tidak meyakini statemen tersebut di lontarkan oleh Menpora.
Ia menyatakan dirinya sangat mengenal betul Menpora Zainudin Amali. Namun Dr. Zul menegaskan ucapan Menpora seperti di rilis sejumlah media hendaknya di jadikan sebagai penyemangat untuk menyelesaikan pembangunan sirkuit dan persoalan yang masih ada.
"Mungkin pak menteri belum dapat info tentang progress terakhir," sambungnya.
Sementara itu dihubungi melalui pesan singkat Whatsapp, Anggota DPD RI dapil NTB H. Sukisman Azmy menjelaskan bahwa yang menentukan itu Investor bukan Menteri karena terkait dengan banyak hal sehingga dilakukan banyak survey.
"Tinggal kita kawal permintaan Investor itu tentu KEK Mandalika juga menyiapkan sarana dan prasarana yang telah diminta oleh investor. Wajar Menteri minta Jatim karena berasal dari dapil Jatim. Sehingga kita harus berusaha untuk mempertahankan baik Pemda NTB, KEK Mandalika, dewan dan warga NTB," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan ketokohan Menpora yang masih kedaerahan.
"Seharusnya jadi Menteri harus berpikir Nasional demi yg lebih besar. Seandainya Menteri ngotot dan Investor menolak kemudian tidak jadi digelar di Indonesia siapa yang dirugikan apakah Menpora bisa bertanggung jawab," sesalnya.(red)
Komentar0