F Lebih Baik Mati Bekerja dari pada Mati Berdiam Diri - Mata Nusantara -->

Lebih Baik Mati Bekerja dari pada Mati Berdiam Diri


Pokok Pikiran Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H. Saiful Ahkam Untuk Dua Bulan ke Depan (2)

Lobar, - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, melalui Dinas Pariwisata telah mengambil langkah berani dengan menerbitkan edaran untuk membuka tempat-tempat wisata berikut dengan usaha jasa pariwisata yang mendukungnya. Langkah berani tersebut tentu tidak sembarangan diambil, namun telah melalui berbagai pertimbangan dan pemikiran.

Terkait dengan hal tersebut, berikut keterangan Kepala Dinas Pariwisata, H. Saiful Ahkam saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (27/6/2020).

Per 23 Juni lalu, kita resmi membuka tempat-tempat wisata berikut dengan seluruh instrumen usaha jasa yang mendukungnya. Bila sebelumnya untuk hotel kita tidak perkenankan menyelenggarakan kegiatan MICE, maka per hari itu sudah kita cabut. Kita persilahkan juga seluruh tempat-tempat dan daya tarik wisata untuk beroperasi, kecuali Room Karaoke, Spa, dan Gym, baik sebagai fasilitas usaha tersendiri maupun sebagai usaha yang melekat sebagai fasilitas di hotel-hotel. Kebijakan ini kita ambil dengan aneka pertimbangan, bukan hanya sekedar membolehkan masyarakat untuk berkerumun dan menikmati kehidupan layaknya tidak ada wabah Covid 19.

Seiring dengan pelonggaran yang diputuskan oleh Bupati Lombok Barat pada kegiatan ekonomi di pasar, religi seperti kebijakan pergantian Shalat Jum'at ke Shalat Zuhur, atau bahkan di sektor pelayanan publik, maka aspek pariwisata pun mendapat atensi untuk juga diperlakukan sama, yaitu mulai dilonggarkan.

Barangkali juga, masyarakat kita telah betul-betul jenuh berdiam di rumah. Belum dilonggarkan pun, tempat-tempat wisata sudah dipenuhi keramaian, terutama di tempat-tempat wisata publik yang tidak dikelola scr institusional. Pantai-pantai sudah ramai. Tanjung Bias sudah tidak mampu menahan animo masyarakat untuk sekedar menikmati alam pantai sambil menyantap sajian kuliner. Mangrove Tanjung Batu pun sama. Bahkan secara diam-diam seperti main kucing-kucingan, spot wisata Aiq Nyet menjadi sasaran karena Purekmas Sesaot tidak mau melayani.

Sebagai Kepala Dinas, saya pun telah lelah menerima permohonan ijin dari banyak manajemen perhotelan untuk mereka bisa diperkenankan menyelenggarakan pesta pernikahan dengan terbatas.

Demikian pula halnya dengan usaha pariwisata lainnya yang harus menahan diri dari rayuan permintaan di saat mereka sesungguhnya harus menerima karena kondisi keuangan mereka yang sudah mendesak. Di sisi yang lain, saya juga harus mempertimbangkan aspek geliat ekonomi pasca "dimati-surikan" selama empat bulan oleh Covid 19.

Selama tiga bulan mengawali tugas menggawangi dunia kepariwisataan di Lombok Barat, saya banyak berdiskusi dengan banyak pihak yang amat kompeten bicara tentang pariwisata. Tidak hanya dengan para GM Hotel, bahkan saya pun berdiskusi dengan para owners, baik hotel, restaurant, tempat wisata, pemilik usaha hiburan, diving dan snorkeling, bahkan pemilik dan pengelola kolam renang dari yang kecil sampai yang besar. Saya pun ditemui dan menemui para Kepala Desa, pengelola BUMDES, dan Pokdarwis selama tiga bulan ini. Suara mereka mirip bahkan sama. Mereka sudah tidak kuat menanggung beban operasional dan sudah dibayang-bayangi oleh kerugian bahkan kebangkrutan.

Salah seorang pemilik usaha restoran, artshop, dan transportasi mengeluh, dia harus menjual mobil-mobilnya untuk bisa menutup beban tetap berupa gaji pegawai, bayar air, listrik, dan lain-lainnya. Seorang pelaku sangat senior di dunia wisata NTB mengeluhkan hal serupa. Ia harus menutup usahanya dan hanya bisa menghabiskan tabungan dan mulai menjual aset usahanya hanya untuk bertahan hidup.

Sepasang suami istri yang bekerja sebagai  agent travel harus beralih profesi sebagai pedagang beras dan aneka pekerjaan serabutan lainnya hanya untuk bisa mengebulkan asap dapur rumah mereka. Belum lagi keluhan miris dari pegawai hotel yang tidak diperpanjang kontraknya, dirumahkan, atau bahkan di-PHK. Saya menduga, lebih dari tiga ribu manusia subjek pariwisata yang sedang megap-megap akibat harus menutup lapak usahanya. Di belakang mereka, lebih dari sepuluh ribu anak istri mereka yang juga terdampak akibat Covid 19 ini.

Sebagai Kepala Dinas, sungguh saya sangat prihatin dan sedih. Saya dan para staff membayangkan bahwa jika kami mengalami hal serupa, padahal senyatanya bahwa seluruh jajaran Dinas Pariwisata tidak bisa bekerja tanpa mereka.

Di hari Lebaran Topat, ketika dengan sangat tegas Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Lombok Barat dengan tegas menutup semua tempat wisata,  saya menatap wajah-wajah sendu para pengelola tempat wisata. Salah satunya menuturkan, tahun lalu di hari yang sama, pendapatan pihaknya mencapai lebih dari 87,5 juta hanya dari karcis masuk. Belum lagi tarik mundur lima hari sebelumnya.

Demikian pula di sebuah wisata rakyat kolam renang dsn sungai yang memperoleh pendapatan lebih dari 45 juta. Sama halnya di sebuah spot wisata pantai di mana di 7 hari pasca lebaran menerapkan karcis masuk. Mereka rugi lebih dari 150 juta selama 7 hari lebaran.

Minggu-minggu pasca Lebaran, adalah musim panen buat mereka yang harus lenyap hanya karena Covid 19. Saya tidak kompeten memberikan jabaran kuantitatif prediksi kerugian yang harus dialami para pelaku.

Salah seorang akademisi ahli kepariwisataan di Universitas Mataram yang juga merupakan Tim Ahli Kementerian Pariwisata di bidang Sustainable Tourism menuturkan ke saya saat diskusi panjang sampai tengah malam dengannya.

Menurut webinar yang diikutinya  bersama para pakar pariwisata, kerugian langsung kepariwisataan Indonesia akibat Covid 19 tembus hampir 1 trilyun setiap bulan. Kerugian tersebut belum termasuk ikutan dari berjuta-juta rakyat Indonesia, atau ratusan ribu warga NTB, atau puluhan ribu warga Lombok Barat yang mengais rezeki di tempat-tempat wisata, baik sebagai pramuwisata, pedagang souvernir, pengelola agenn travel, event organizer, bahkan pedagang kaki lima.

Dengan penuh rasa prihatin, saya tidak bisa hanya mendengar, membaca, dan melihat kesusahan mereka. Suatu kali saya berani keluar ngopi setelah saya tahu tempat ngopi favorit saya buka kembali. Di situ saya bertanya kepada pemilik usaha itu. Ia dengan muka tegang lalu menuturkan bahwa dirinya siap baku hantam dengan kepala lingkungan bila masih saja akses jalan utama ke tempat usahanya diportal si Kepala Lingkungan.

"Lebih baik saya mati berusaha dari pada mati berdiam diri di rumah saat kami sudah kehabisan ransum untuk makan". Akhirnya angin segar itu datang. Rasa prihatin itu dijawab Bupati Lombok Barat, dan bahkan diapresiasi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. L. M. Faozal saat ia menyambangi saya di kantor. Simple ia mengilustrasikan, "Diam kita mati, bekerja pun kita mati. Jadi lebih baik kita mati saat bekerja, itu ada makna jihadnya".

Sambil melihat perkembangan trend Covid 19, mendengar banyak masukan para pelaku, dan terutama membaca regulasi kementerian, serta mencermati arahan pimpinan, akhirnya Dinas Pariwisata berani mengambil langkah-langkah strategis.

Langkah strategis itu senyatanya diusahakan menjadi ikhtiar mengembalikan semangat para pelaku dan mengepresiasi tuntutan hiburan alamiah dari masyarakat. Semuanya sembari memperhatikan seluruh pendapat dan arahan kompetensional dari Dinas Kesehatan tentang  protokol kesehatan. Akhirnya, lahirlah draft Protokol Kesehatan di tempat wisata yang kemudian diujipublikan kepada para pelaku. Dalam proses itu, Dinas Kesehatan terlibat aktif bersama para pelaku, dan Dinas Pariwisata hanya memfasilitasi.

Terjadilah pertautan gagasan dan dialog yang sangat setara. Terjadilah kompromi-kompromi. Terjadilah kesepemahaman bahwa usaha pariwisata harus berjalan dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Protokol itu pun diputuskan Bupati. Seminggu ini tahap sosialisasi digalakkan. Seminggu ini secara bersamaan disiapkan instrumen untuk pengukuran, penilaian, atau evaluasi apakah protokol itu konsisten diterapkan.

Di Minggu ini pun, perhatian Kemenparekraf RI kepada para pelaku pariwisata yang terdampak harus didukung. Lebih dari 3000 paket bantuan harus disalurkan kepada mereka oleh Polres Lobar  dan jajaran Polsek se Lombok Barat.

Alhamdulillah lebih dari 1600-an pegawai hotel menerima bantuan tersebut. Lebihnya lagi untuk para guide, agent travel, penyedia transportasi, boatman, pengelola tempat wisata, pekerja hiburan, cafe,  bahkan sebagian lagi anggota pokdarwis aktif menjadi sasaran bantuan. Sedemikian  banyak bantuan, namun tetap saja kurang. Alhamdulillah Dinas Pariwisata Provinsi NTB  masih menambah lagi seratus paket dari JPS Gemilang yang disalurkan oleh PT. Gerbang NTB Emas.

Untuk minggu-minggu ini, Dinas Pariwisata Lombok Barat fokus untuk menyusun instrumen dan quisioner. Semoga terjalin koordinasi baik dengan stakeholders dan OPD lain lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena pekerjaan mendampingi para pelaku tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendirian. Instrumen itu untuk menilai dan menjadi panduan seberapa efektif protokol kesehatan dijalankan.

Output-nya adalah pengakuan dari aspek komitmen para pelaku dari Pemerintah berupa sertifikasi protokol kesehatan. Sertifikat itu adalah medium pendampingan pembinaan, karena menuju kenormalan baru tidak semudah kita bayangkan.

Seterusnya menuju hal itu, maka aspek pencegahan penyebaran Covid 19 adalah di atas segalanya. Kita ingin gembira Berwisata, namun tetap sehat. Kita ingin tetap sehat, namun bisa bahagia gembira berwisata dan menjadikannya obat hati yang mujarab".

Kediri, 28/6/2020

Post a comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel