LOTIM, - Ketua Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh (FSNTB) Muhammad Mahsar menyayangkan langkah pemerintah daerah yang lamban mengatasi dampak kekeringan. Ribuan hektare lahan pertanian gagal tanam dan gagal panen. Di saat bersamaan para petani tembakau was-was karena tembakau mereka terancam tidak mampu diserap perusahaan.
“Setiap tahun masalah kekeringan ini sama, wilayahnya juga sama. Setiap tahun juga pemerintah dapat duit DBHCHT ratusan miliar, tapi tetap tidak bisa bermanfaat bagi petani,’’ kata Mahsar di Lotim, Kamis (10/10).
Sepekan terakhir ini Mahsar menemui beberapa kelompok tani di Lombok Timur. Di Kecamatan Sakra Timur, masalah petani adalah tidak ada saluran irigasi teknis. Bendungan Pandan Duri yang ada di perbatasan Kecamatan Sakra-Kecamatan Terara tidak bisa dinikmati petani di Sakra Timur. Tidak ada saluran irigasi dari Pandan Duri ke Sakra Timur.
“Kalau bilang alasan dana itu mustahil, tahun ini Rp 295 miliar dana DBHCHT masuk ke NTB,’’ katanya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.07/2019, DBHCHT untuk NTB pada 2019 sebesar Rp 295,6 miliar lebih. Dengan rincian, untuk Pemprov NTB Rp 88,6 miliar lebih, Bima Rp 9,7 miliar, Dompu Rp 5,2 miliar, Lombok Barat Rp15,5 miliar, Lombok Tengah Rp 48,3 miliar, Lombok Timur Rp 54,3 miliar, Sumbawa Rp 9,3 miliar. Kota Mataram Rp 49,8 miliar, Kota Bima Rp 2,06 miliar, Sumbawa Barat Rp 3,01 miliar dan Lombok Utara Rp 9,4 miliar. Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah penghasil tembakau terbesar. Menurut Mahsar, alokasi dana untuk Pemprov NTB itu, seharusnya banyak dipakai untuk petani di Lombok Timur dan Lombok Tengah.
Dengan dana sebanyak itu, Mahsar yakin persoalan petani di Lombok Timur bagian selatan, termasuk juga Lombok Tengah bagian selatan dan Lombok Barat akan selesai. Persoalan irigasi yang tak bisa menjangkau petani bisa tuntas jika mengoptimalkan dana DBHCHT itu. Teknologi pertanian juga bisa diakses petani jika benar-benar dana itu dimanfaatkan oleh pemerintah. Hanya saja, kata Mahsar, tidak jelas alokasi dana DBCHCHT itu.
“Seperti sekarang katanya Lotim dan Loteng tidak ada dana untuk atasi dampak kekeringan yang menimpa petani. Padahal duit dari petani itu miliaran, apa iya nggak mampu bikir sumur bor, apa iya tidak mampu beli mesin pompa air,’’ katanya.
Untuk Lombok Timur dana DBCHCT yang diterima sekitar Rp 54,3 miliar. Jika setengah dana ini saja dipakai untuk membangun jaringan irigasi, membangun sumur bor untuk petani, dan menyiapkan alat-alat pertanian, tidak akan lagi terdengar petani selatan yang gagal tanam atau gagal panen. Begitu juga Lombok Tengah mendapat dana DBHCHT sekitar Rp 48,3 miliar. Dengan dana sebanyak itu tidak ada alasan bagi pemerintah kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah kekurangan dana untuk mengatasi persoalan yang menimpa petani.
“Tapi apakah dana itu digunakan untuk petani, ini yang menjadi pertanyaan,’’ kata Mahsar.
Semangat dana DBHCHT itu untuk mensejahterakan petani. Dana itu bisa dinikmati setiap tahun oleh pemerintah berkat petani tembakau Lombok. Termasuk juga dana itu dinikmati oleh Kota Mataram yang tidak menanam tembakau. Begitu juga dengan kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, bisa menikmati dana itu berkat petani tembakau.
“Di Pulau Sumbawa persoalan petani juga sama, dana DBHCHT itu mestinya diarahkan ke para petani. Bukan untuk bangun gedung mewah, bangun gor bulu tangkis, bangun fasilitas lainnya. Ini yang kenyang justru para kontraktor dan pemerintah,’’ kata Mahsar.
Mahsar meminta seluruh kabupaten/kota di NTB terbuka terkait penggunaan dana DBHCHT itu. Mereka harus berani mengumumkan kepada petani barapa dana itu yang sampai ke petani. Berapa alokasi dana itu yang benar-benar sampai ke petani. Mahsar juga meminta kepada seluruh kelompok tani dan organisasi tani agar menuntut pemerintah kabupaten/kota masing-masing untuk mengalokasikan dana DBHCHT itu untuk kepentingan petani.(red)
Komentar0