Pemerintah Daerah Harus Komit Kembangkan Wisata Halal

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Dr. KH. Muhyiddin Junaidi (dua dari kanan).

Mataram, - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Dr. KH. Muhyiddin Junaidi mengapresiasi keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam
mengembangkan industri pariwisata halal (halal tourism industry) dengan meraih beberapa penghargaan internasional.

"Diantaranya penghargaan "World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination pada tahun 2015 lalu, ini sangat membanggakan namun harus ditingkatkan," sarannya di sela pembukaan Konfrensi Internasional Pariwisata Halal di Mataram, Jumat (11/10).

Dikatakan, industri pariwisata halal tidak membatasi keinginan wisatawan namun bagi wisatawan non muslim harus menghargai local wisedom (kearifan lokal) masyarakat setempat, industri pariwisata halal menjamin makanan yang higienis dan terjaga kehalalannya, tidak ada tindakan kriminal yang terjadi, dan yang terpenting bisa menciptakan kemaslahatan.

"Bicara halal bukan sebatas hanya pada makanan dan fashion (pakaian) namun masalah human behavior alias prilaku maksudnya pemerintah harus tahu apa maunya wisatawan namun wisatawan non muslim harus menghargai kearifan lokal warga setempat, berikan fasilitas yang baik jangan ada kriminalisasi," imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa sebelum nya Ketua Umum MUI yang juga Wapres terpilih Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin meminta perlunya dibentuk Dirjen Wisata Halal pada Kementrian Pariwisata. Hal ini kata dia agar masing-masing pemerintah daerah fokus pada potensi keunggulan yang dimiliki. Apalagi NTB adalah satu-satunya daerah yang berhasil dan perlu dicontoh dalam mengembangkan industri pariwisata halal.

"NTB dengan jumlah penduduk mayoritas muslim adalah sebuah sumber daya besar dalam mengembangkan pariwisata halal dengan budaya dan adat istiadat yang luar biasa, namun harus ada kesamaan persepsi lapisan masyarakat dengan pemerintah serta pelaku pariwisata lainnya," terangnya.

Ia mengingatkan agar keberhasilan NTB dalam pariwisata halal harus diikuti dengan meningkatnya pelayanan.

"Saya berharap pemprov. NTB lebih meningkatkan pelayanan dengan memperhatikan kebersihan toilet terutama di tempat wisata, pelayanan airport, dan ditempat lain. Perlu kerjasama semua stake holder sehingga menghasilkan produk bagus dan perbaikan disemua bidang," pungkasnya.

Konferensi yang dihadiri oleh 300 peserta dari semua daerah termasuk beberapa orang dari luar negeri sebagai narasumber membahas tentang sosialisasi Fatwa MUI no 108 tahun 2016 terkait wisata halal.(red)

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel