Mataram, - Pernyataan Ketua Partai Demokrat Prov. NTB Mahally Fikri di sebuah koran lokal yang menyebut jabatan sekda NTB harus dari pendukung Zul-Rohmi di anggap blunder oleh Chris Parangan.
Menurut Chris, Mahally tidak paham UU ASN nomor 5 tahun 2014 khususnya yang mengatur tentang pengangkatan jabatan Sekda. Chris juga menyatakan jabatan sekda bukan jabatan politik.
"Salah besar bila jabatan sekda bisa di kapling kapling, ini bukan jabatan politik tetapi jabatan karir, harusnya dia paham," ujar Chris kepada awak media di Mataram, Selasa (15/10).
Chris juga menegaskan bahwa Dr. Zul bukan gubernur Demokrat melainkan milik seluruh rakyat NTB. Ia tidak menapikan pasangan Zul-Rohmi di usung oleh Partai Demokrat tetapi bukan berarti jabatan sekda menjadi kekuasaan penuh partai pengusung.
"Ia benar Zul-Rohmi di usung oleh Partai Demokrat, tetapi bukan berarti semua jabatan strategis seperti sekda juga menjadi kaplingan partai, ini persepsi yang salah, Saat Pelantikan Sekda NTB definitif nanti dilakukan oleh Gubernur NTB yang bernama DR.H.Zulkieflimansyah, bukan Ketua Partai Demokrat NTB," tegas suami Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si. ini.
Seperti di ketahui lima orang calon Sekda mengikuti seleksi pemilihan jabatan tertinggi di jajaran birokrasi. Lima nama tersebut adalah Ridwansyah, Baiq Eva Nurcahyaningsih, Husnul Fauzi, Iswandi dan Lalu Gita Aryadi.(red)
Komentar0