Dr. Zul: Keputusan Presiden Tentang Sekda Sama Dengan Gubernur!



Mataram, - "Saat saya mencalonkan diri dulu bersama bu Rohmi tidak pernah ada deal-deal siapa yang akan kita jadikan Sekda, saya tau bu Rohmi itu detil, orangnya lurus, rasional, memiliki ketegasan sikap dengan integritas tinggi, saya butuh Sekda seperti itu termasuk juga kepala OPD," terang Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat menjadi Keynote Speaker dalam acara diskusi "Kamisan" yang digelar Lembaga Kajian Sosial Politik M16 bertajuk "Sekda NTB Idola" di Mataram, Kamis malam (17/10).

Diskusi yang diinisiasi oleh Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto ini juga menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber utama seperti, hasan Masat (Lesa Demarkasi), Ruslan Turmuzi (Anggota Dewan Provinsi), Taufik Hidayat (Aktifis PMI), Bustomi Taifuri (LSM SUAKA) serta Nasib Ikroman (Politisi Partai NasDem).

Gubernur di awal diskusi mengatakan, mengenal dengan baik lima calon Sekda yakni Baiq Eva Cahya Ningsih, Ridwansyah, Iswandi, Husnul Fauzi serta Lalu Gita Aryadi. Kendati demikian, dia berharap melalui diskusi, Gubernur mendapat informasi tambahan soal calon Sekda.

"Biar begini-begini Gubernur juga bisa menentukan siapa calon Sekda. Lima calonnya hebat-hebat. Tapi saya perlu mendengar informasi dari teman-teman, namun keputusan Presiden tentang Sekda hampir sama dengan Gubernur," ungkap pria yang hobi berkuda ini.

Ia menegaskan, sinergi yang baik akan mendatangkan sesuatu yang baik juga, kriteria Sekda minimal orang yang tidak punya agenda berbeda dengan Gubernur dan tahu fikiran Gubernur.

"Gubernur kalau gak suka sama Sekda ya bisa diganti, jangan sampai energi dan emosi kita habis dengan kegaduhan yang tidak substantif," katanya menyikapi polemik yang terjadi selama proses pemilihan Sekda sembari berkelakar, "Sekda ya biasa-biasa saja, jarang ada Sekda yang berani sama Gubernur".

Di akhir diskusinya, Gubernur yang pernah menjadi anggota DPR-RI tiga periode ini mengingatkan kita tentang mental model cara berfikir menentukan sikap dalam mengambil keputusan.

"Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dengan siapa kita berdiskusi sehari-hari dan kemampuan ekonomi kita, kita ingin mendengar harapan temen-temen karena kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak, terima kasih buat M16 yang telah menyelenggarakan diskusi ini," pungkasnya.

Sementara itu Hasan Masat dari Lesa Demarkasi, mengatakan, panitia seleksi (Pansel) calon Sekda NTB harus bekerja dengan profesional. Dia berharap Pansel tidak memilih Sekda berdasarkan keterwakilan wilayah.

Hal tersebut di amini oleh Taupik Hidayat namun dengan catatan Pansel tidak mendukung Sekda berbasis organisasi kemasyarakatan.

"Sekda ini pejabat administratif yang sekiranya mengakomodir pelayanan publik di NTB. Melihat Sekda tidak hanya melihat wilayah, tapi perlu dicermati jangan juga Sekda dilihat dari perspektif Ormas. Kita sepakat lima tokoh adalah orang hebat dan baik," terangnya.

Lain halnya dengan Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi yang lebih memilih bersikap netral dalam menyikapi eforia pemilihan Sekda. Dia menyadari penentuan Sekda tidak dapat diintervensi.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pendiri Mi6, Hendra Kesumah membuka acara diskusi kamisan tersebut. Ia mengapresiasi keterbukaan dan demokratisasi di era pemerintahan ZulRohmi termasuk membuka diskursus tentang Pemilihan Sekda NTB.

"Ada fenomena baru dalam pemilihan Sekda NTB, keterlibatan masyarakat dalam memberi masukan terkait Sekda NTB sangat terbuka, Mi6 mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan atensi Gubernur NTB yang bersedia hadir mendengarkan masukan dalam forum Kamisan ini," kata Hendra.

Berbagai lapisan elemen masyarakat terdiri dari aktivis, politisi, dan berbagai komunitas pemerhati kebijakan hadir sebagai peserta diskusi yang dipandu oleh Ahmad, SH, seorang politisi yang juga Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah nan cerdik itu.

Dikonfirmasi terpisah, terkait dengan keikutsertaan istrinya yakni Dra.Hj.Baiq Eva Nurcahya Ningsih,M.Si., sebagai salah seorang Peserta dari 5 Calon SekProv itu, Chris Parangan mengatakan diskusi semacam ini adalah masukan atau pengingat dalam level "sunnah" saja kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selaku "User" untuk pejabat Sekda.

"Bahwa masukan dalam level "wajib" itulah yang diberikan Pansel. Apapun nantinya Keputusan Pansel dan Gubernur, selayaknya kita (insyaAllah) bagian dari orang-orang beriman wajib Sami'na Wa Atho'na saja pada Pimpinan," kata Fungsionaris Pusat Partai Golkar ini sedikit bertausiah di Mataram, Jumat (18/10).

Lebih lanjut Chris mengatakan Pansel tidak mengenal 'titah' kembar dalam suatu opini. Menurutnya Pansel dimandatkan oleh Gubernur untuk mengambil satu keputusan yang Absolut, yang mana Keputusan itu hanya bisa diintervensi hasilnya oleh Sang Pemberi Mandat.

"Itulah Gubernur. Hanya Sang Gubernurlah yang Punya Hak Diskresi untuk "mengintervensi" Hasil Pansel itu dalam balutan niat "kesempurnaan," tegas Suami dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si., ini.(red)

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel