Mataram, - Gempa berkekuatan 7.0 Magnitudo yang mengguncang pulau Lombok sudah satu tahun berlalu. Saat ini rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berjalan. Namun Kabupaten Lombok Timur yang terdampak gempa cukup parah belum maksimal dalam membangun kembali rumah untuk para korban. Demikian dikatakan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lombok Timur Ahmad Sukro kepada matanusantara.com di Mataram, Selasa (3/9).
Sukro menyayangkan kelambanan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) dalam membangun. Padahal kata dia kelambanan tersebut menjadi persoalan yang disampaikan masyarakat kepadanya.
"Kalau kita hitung hingga saat ini berapa rumah sih yang sudah terbangun?" Tanyanya.
Namun Sukro mengakui jika pemerintah kabupaten tidak mempunyai wewenang lagi tapi sebagai pemangku kebijakan seharusnya pemda Lotim bisa memerintahkan BPBD dan PU untuk tetap berkoordinasi sehingga bisa mempercepat pembangunan. Dan ini kata Sukro menjadi indikator kinerja pemda.
"Ini perlu menjadi koreksi agar Pemkab Lotim menekan BPBD dan PU Lotim yang menjadi anak buahnya untuk bergerak cepat," sambungnya.
Pria yang selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Lotim ini juga mempersoalkan kurangnya pengawasan dari Pemkab Lotim kepada aplikator yang membangun rumah tidak sesuai spesifikasi rumah tahan gempa.
"Pengawasan terhadap aplikator ini sangat penting sehingga mereka bekerja baik dan tidak asal bangun, saat ini sesuai investigasi kami banyak aplikator yang datang dan pergi, pekerjaan belom selesei sudah pergi dan menjadi beban aplikator berikutnya, PDIP sebagai partai pengusung SUKMA saat ini semata-mata untuk kebaikan pemerintahan," cetusnya.
Korcam Rasa Bupati
Jebolan Fakultas Hukum Unram ini juga menerima laporan terkait guru dan pegawai honorer. Ia membeberkan penerbitan SK oleh Pemkab Lotim bagi guru dan pegawai honorer baru.
"Ada beberapa aduan masyarakat melalui fraksi dan partai. Apa sih yang menjadi alasan dikeluarkannya SK baru, karena dari 100 persen itu 70 persennya orang baru yang di sk-kan, sisanya 30 persen, yang sudah lama mengabdi 2, 3, bahkan hingga 4 tahun tidak mendapat SK terutama temen-temen guru honorer, malah kalah sama guru honorer baru," terangnya.
Setelah melakukan penelusuran ternyata SK honorer baru ini kata Sukro atas usulan Korcam.
"Korcam ini kan bagian tim pemenangan SUKMA, menjadi pertanyaan saya sebagai ketua partai, kok wewenangnya kalah-kalah Bupati, Korcam rasa bupati dong," kelakarnya.
Sukro menambahkan walaupun Korcam tersebut pejuang kemenangan Sukma, tapi tidak harus mengatur dan mengeluarkan SK, kecuali memberi masukan positif kepada Bupati.
"Seperti kami di partai yang notabene sebagai partai pengusung bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, dengan mengkritik dan memberi masukan yang baik tentunya, PDIP berharap pemda Lotim memiliki pertimbangan yang sesuai kebutuhan dalam mengeluarkan SK, jangan tergantung korcamlah," tegasnya.
Saat ini katanya hal tersebut sedang menjadi obrolan hangat ditengah masyarakat Lotim.
"Perlu saya pertegas agar teman-teman SKPD memberi masukan sesuai tupoksinya, jangan berdasarkan rekomendasi Korcam, Good government itu seperti apa sih, hanya itu yang ingin kita tau," pungkasnya. (red)
Komentar1
Rehabilitasi pasca gempa berkekuatan 7,0 mg yang menguncang Pulau Lombok, menyisakan pekerjaan yang tidak ringan bagi pemerintah daerah, Kabupaten Lombok Timur. Salah satu pekerjaan yang saat masih terlihat, sangat lamban pengerjaannya adalah pembangunan Rumah Tahan Gempa(RTG).
BalasHapusKondisi ini di soroti oleh Ketua Dpc PDI-P Lombok Timur, Ahmad Syukro, seusai melakukan tinjauan lapangan di beberapa tempat dst .