Mataram, - Dengan adanya berbagai dugaan permasalahan yang dilakukan Kepala BAN PAUD PNF NTB yakni kegiatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di Kantor tersebut.
Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Nusa Tenggara Barat (AMPK-NTB), kembali sambangi Kantor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendikan Non Formal Nusa Tenggara Barat (BAN PAUD PNF NTB).
"Dari hasil kajian diskusi serta investigasi kami di lapangan bahwa BAN PAUD PNF NTB, telah menerima Anggaran APBN sebesar kurang lebih 5 Miliar Rupiah, yang tidak tepat sasaran pengelolaan anggarannya," ungkap Reno selaku Koordinator Lapangan (KORLAP) AMPK NTB, di Mataram, Selasa (10/09).
Reno menyampaikan bahwa
Dalam hal penerapan standar honor, BAN PAUD dan PNF yang di kepalai oleh Tri Ananta, adalah lembaga vertikal, sumber anggarannya APBN.
"Maka harusnya standar pemberian honor visitasi oleh asesor diberlakukan sesuai aturan yaitu standar APBN," sambungnya.
Ia mengungkapkan khusus mengenai pemberian honor transportasi yang sudah ditentukan adalah 3 Kabupaten saja, yaitu:
1. Kabupaten Lombok Barat.
2. Kabupaten Lombok Tengah,
3. Kabupaten Lombok Timur. Sementara untuk Pulau Sumbawa, belum diatur biaya perjalanan di Peraturan Menteri Keuangan.
Pada praktek dilapangan, harusnya asesor yang bertugas di 3 Kabupaten tersebut mendapatkan honor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, namun diberikan honor sesuai Pergub dengan alasan Pemerataan, agar tidak terjadi kecemburuan sosial kata perwakilan BAN PAUD dan PNF,
"itu semua kita lakukan sesuai arahan dari irjen, sehingga kita samakan biayanya," imbuhnya.
Ruslan sebagai Koordinator Umum aksi masa, langsung menyatakan sikap dengan tegas bahwa selaku Pemuda dan Mahasiswa NTB, mereka tidak akan pernah berhenti menyuarakan semua pokok permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menindas kepentingan dan kedaulatan Masyarakat banyak.
"BAN PAUD PNF NTB merupakan Ujung tombak Pendidikan Anak Usia dini, harus lebih terbuka dan luwes terkait dengan aspirasi kami ini. Insaalloh jika tidak ada halangan, kami secara kelembagaan akan bersurat ke Aparat Penegak Hukum untuk meminta Audit Investigatif terhadap Pengelolaan Anggaran APBN pada BAN PAUD PNF NTB dan akan mengundang Wartawan Media Cetak dan Online se-NTB untuk jumpa pers secara terbuka. Instansi ini merupakan instansi Negara yang masih numpang kantornya di BP PAUD dan DIKMAS NTB padahal mereka mengelola Milyaran anggaran APBN," tutupnya.(red)
Komentar0