Mataram - Pemilu Legislatif serentak 2019 tinggal 60 hari lagi. Disudut kota mulai terpampang sejumlah APK dari para caleg sebagai bahan sosialisasi kepada pemilih.
Dari ribuan Caleg yang beradu ide dan gagasan, ada dua sosok caleg muda dari partai yang berbeda yang dapat dijadikan tauladan dan spirit yang baik
Mereka adalah Lalu Athari Fadlulah, SE, calon legislatif DPRD Propinsi No urut 2 dapil 8 Lombok Tengah dan Syawaludin, SE, Calon Legislatif DPRD kota Mataram No urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil kecamatan Mataram.
Syawaludin yang sehari-harinya bergelut dengan usaha pengolahan limbah sampah lewat perusahaannya bintang sejahtera begitu concern dengan permasalahan pemulihan lingkungan hidup, khususnya proses daur ulang limbah sampah di kota Mataram.
Menurut Syawal, saat ini produksi limbah sampah warga kota Mataram per harinya mencapai 400 ton. Tapi yg bisa lakukam pengamgkutan dan dikelola TPA kebon Kongo hanya sekitar 70 - 80%, selebihnya masih tersisa didalam kota.
"Permasalahan pengelolaan sampah warga kota Mataram harus ditangani secara holistik , khususnya pemisahan sampah organik, An organik maupun sampah B3," ungkap Syawal, Sabtu ( 9/2)
Saat ini diakui oleh Syawal tingkat kesadaran warga terhadap isu sampah makin meningkat. Ini dibuktikan dengan makin banyaknya warga yg memisahkan dalam kemasan jenis sampah yakni organik dan anorganik.
"Cuman sayang nya pada saat pengangkutan dan pembuangan sampah di TPA tidak dipisahkan dan tidak diolah berdasarkan jenis limbah sampahnya," sambung Syawal.
Selanjutnya, Syawal mengatakan perusahaan pengolahan sampah yang ia kelola tentu memiliki keterbatasan dalam memproses dan mendaur ulang beragam jenis sampah tersebut.
"Penanganan secara holistik dan terpadu limbah sampah kota Mataram harus segera dilakukan untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan yang membahayakan," tambahnya.
Untuk itu Syawal mengusulkan agar TPA kebon Kongo yang dikelola Pemprov NTB segera melakukan pembenahan management pengolahan sampah termasuk mendatangkan mesin pengolahan sampah yg modern.
Selain itu Syawal mengatakan pengambil policy di Kota Mataram perlu keberpihakan anggaran yang lebih serius dan fokus menangani masalah sampah dan pemulihan lingkungan karena penanggulangan sampah ini tergantung pada Goodwill dan kebijakan politik.
Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang Wilayah
Terpisah, Lalu Athari Fatullah, SE, Caleg Muda potensial dari Partai Perindo mengingatkan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Lombok tengah, maka luasan lahan pertanian produktif berkurang secara signifikan untuk berbagai aktifitas dan pembangunan.
Kesemrawutan penataan tata ruang dan wilayah, kata Athar bisa diamati dari maraknya pembangunan di lahan produktif secara serampangan tanpa mengindahkan dampaknya. "Diseputar jalan by pass BIL marak pembangunan ruko dan hotel dilahan produktif tanpa mengindahkan peruntukan berdasarkan RT/RW," ujar Athar mencontohkan .
Selain itu Athar mengusulkan agar pemerintah daerah di NTB mengatur regulasi dan kebijakan tentang tata ruang wilayah ( RT/RW) yang ada, sehingga lahan-lahan yang produktif untuk pertanian tidak dijadikan kawasan pemukiman maupun pembangunan lainnya.
Pembangunan memang penting sebagai indikator suatu daerah berkembang, namun pertumbuhan pembangunan tidak boleh mengganggu sektor-sektor lainnya.
"Lombok Tengah, khususnya wilayah selatan, kebanyakkan masyarakatnya petani, maka lahan-lahan pertaniannya selayaknya tidak boleh dikonversikan ataupun dialih-fungsikan diluar urusan agraria," Pungkas Lalu Athari yang juga Sekretaris Mi6.(km)
Komentar0